Urus SIUP Idealnya 3 Hari

JAKARTA -- Sudah tiga minggu bekerja sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu baru merilis program 100 hari Departemen Perdagangan, Senin (16/11)Dalam konferensi persnya, Mendag hanya memaparkan garis besarnya saja

BACA JUGA: LPEI Siapkan Pembiayaan Rp 8 Triliun

Pertama,  peningkatan perdagangan luar negeri

Di dalam program ini, Mendag menegaskan akan segera menyelesaikan rapid map atau pemetaan cepat mengenai  10 komoditas potensial dan 3 jasa unggulan

BACA JUGA: Realisasi Stimulus Pasar Rendah

“Misalnya, pembiayaan perdagangan (trade finance) dan menyangkut peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)," paparnya di kantornya.

Kedua, peningkatan investasi dan iklim usahaUntuk mewujudkan program kedua ini, pihaknya akan menempuh upaya melalui national single window (NSW) dan inatrade

BACA JUGA: PLN Minta Pembagian Wilayah Usaha

Dijelaskan, pada dasarnya program kedua ini bertujuan untuk menyederhanakan proses birokrasi dagang, semisal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Pengusaha (TDP).

"Untuk masalah SIUP dan TDP sebenarnya sudah dilimpahkan ke daerah, Tetapi pelayanannya yang kami perbaiki," jelas MariDitambahkan, realisasi proses pengurusan SIUP dan TDP masih buruk yakni dengan adanya penerapan jangka waktu pengurusan selama 14 hari“Standar idealnya kan seharusnya hanya 3 hari,” imbuhnya.

Program ketiga, adalah peningkatan peran dan eksistensi Indonesia di forum internasionalSalah satu bentuknya adalah kesertaan Indonesia dalam forum pertemuan informal setingkat menteri World Trade Organization (WTO) di Genewa, Swiss, 29 November mendatang.

Keempat, peningkatan perdagangan dalam negeriHal ini mencakup stabilitas harga dan kecukupan bahan pokokKelima, penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, mengenai antidumping dan pagar pengaman (safeguard).

Sementara untuk program Keenam mengenai peningkatan pencitraan bangsa, Mendag mengungkapkan bahwa Indonesia akan berpartisipasi dalam World Expo di Shanghai, Cina pada tahun 2010 mendatang“Sedangkan untuk program ketujuh, sejalan dengan program wajib umum pemerintah, Depdag akan melakukan reformasi birokrasi dan tata kelolaMisalnya, melakukan penyempurnaan rencana strategis 2010-2014," paparnya(cha/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Topang Perekonomian, PLN Butuh Rp 80 Triliun