jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya berhenti mengunggah video rapat pimpinan ke situs YouTube. Langkah ini mendapat kritik dari sejumlah kalangan.
Pengamat Kebijakan Yogi Suprayogi mengatakan, kebijakan tersebut adalah bentuk kemunduran Anies-Sandi dalam menjalankan transparansi organisasi.
BACA JUGA: Jakarta Diserbu Banjir, Ini Kata Pak Sandi
Otomatis menjadikan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mereka gantikan lebih baik soal transparansi dibanding saat ini.
"Pemerintahan Pak Basuki sudah cukup baik mengupload, kalau sekarang menurut saya ada satu kemunduran," kata dia saat dihubungi, Senin (11/12).
BACA JUGA: Sandi Sebut Iklim Hujan tak Bisa Diprediksi
Menurut dia, tidak ada hal penting yang harus dirahasiakan oleh Pemprov DKI. Berbeda dengan pemerintahan pusat atau lembaga pertahanan negara yang rapatnya bersifat rahasia.
"Saya pikir kalau level pemprov apa yang mau dirahasiain untuk negara? Kecuali misalnya kalau soal investasi yang sifatnya untuk negara, saya enggak tahu itu. Kalau menurut saya ini sebuah kemunduran, padahal kan dulu sudah akuntabel, transparan," kata dia.
BACA JUGA: Dirundung Warganet, Video Rapim Pemprov DKI Setop Diunggah
Dia juga melihat, Pemprov DKI termasuk lembaga yang bagus dalam mengelola e-Budgeting. Bahkan, Pemprov DKI lebih baik dibanding Pemkot Bandung yang dipimpin oleh Ridwan Kamil.
"Menurut saya pemerintahan Pak Ahok itu bagus. Dulu juga Bu Risma itu bagus. Kebetulan saya lagi ada penelitian Smart City di Bandung, Jakarta, sama Surabaya. Jakarta-Surabaya itu paling bagus transparansinya," kata dia.
Saat ditanya klaim Sandi mengenai pengunggahan video rapim dapat memicu polemik di masyarakat, Yogi merasa janggal. "Mudaratnya di mana, ya. Saya bingung. Haha," kata dia sembari tertawa.
Dia meminta Pemprov DKI mengembalikan ke dalam undang-undang yang mengatur soal keterbukaan penyelenggaraan lembaga. Dia menegaskan, untuk level Pemprov, tidak ada hal penting yang harus dirahasiakan.
"Maksud saya, Mas Sandi dan Pak Anies kembalikan itu kepada UU. Apakah mau menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperlihatkan transparansi dan sebagainya," tegas dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies-Sandi Jadi Jurkam Jagoan Gerindra di Pilgub Jabar
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga