JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan bahawa dirinya tak mau diatur oleh pihak asing meski Pemprov DKI telah menerima bantuan dana. Gubernur yang biasa disapa Jokowi itu menegaskan, dirinya tidak segan untuk membatalkan bantuan asing yang dinilai tidak sesuai dengan keinginannya.
Ia mencontohkan proyek MRT yang dananya berasal dari investor Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Dalam perjanjian disebutkan bahwa kontraktor pemenang tender MRT harus terlebih dahulu diverifikasi dan disetujui oleh pihak JICA.
"Setelah itu perlu waktu tiga bulan untuk tanda tangan. Ah, kalau saya nggak mau dong. Nggak mau saya tiga bulan saya sampaikan. Maksimal dua minggu lah, kalau nggak mau ya sudah, batalin saja," kata Jokowi kepada wartawan di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4).
Hal ini juga terjadi dalam proyek penataan drainase di Jakarta dari Bank Dunia yang dikenal dengan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Menurut Jokowi, pihak Bank Dunia terlalu banyak mengatur mengenai teknis pelaksanaan proyek. Padahal, lanjutnya, pelaksanaan di lapangan lebih diketahui oleh Pemprov DKI.
"Contohnya masalah relokasi, ditentukan bahwa masyarakat itu harus dipindah dengan cara-cara tertentu. Kalau kita ditentukan seperti itu padahal tiap lapangan itu kasusnya beda, cara penangannya juga berbeda-beda, kita yang repot," ujar mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak takut kehilangan dana pinjaman. Pasalnya, ia merasa APBD yang dimiliki Pemprov DKI sudah mencukupi.
"Kalau duit, kita juga banyak. Gini lho, kalau jadi orang kaya itu harus percaya diri. DKI Jakarta ini kaya, 49,9 triliun kok ndak kaya, harus percaya diri. Itu saja yang ingin saya sampaikan," pungkas politisi PDIP itu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Bimbang, Ganjil Genap Mungkin Dibatalkan
Redaktur : Tim Redaksi