“BPK mesti dilibatkan dari awal mengaudit keuangan kementerian dan APBD sebagai langkah pengawasan sampai implementasi anggaran, agar kebocoran yang akan terjadi bisa diketahui sejak dini," kata Eva di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (18/10).
Ia mencontohkan, di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, lembaga sejenis BPK sudah terlibat dalam proses audit sebelum keuangan negara diaudit oleh kementerian. Menurutnya, menutup celah korupsi jauh lebih penting sehingga tidak perlu merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Daripada revisi, lebih baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerlihatkan komitmennya secara kongrit terhadap pemberantasan korupsi," kata politisi PDI-P yang juga anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) itu.
Meski demikian eva juga mengakui pentingnya integritas penegak hukum. Apalagi, lanjutnya, selama ini penegakan hukum masih prosedural dan belum substantif. Parahnya, parpol juga melakukan intervensi dari pusat hingga daerah. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Cawagub Dipasrahkan ke Dede Yusuf
Redaktur : Tim Redaksi