RENCANA Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) menghapus subsidi dana bantuan operasional pendidikan (BOP) terus menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Pasalnya wacana tersebut cenderung menjadika dunia pendidikan di Jakarta mengalami kemunduran. Terlebih jaminan pendidikan yang layak bagi rakyat merupakan kewajiban pemerintah.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyayangkan wacana yang digelontorkan oleh Ahok. Apalagi partai berlambang banteng merupakan salah satu pelopor dalam memperjuangkan pendidikan gratis di Jakarta. Upaya mewujudkan sekolah gratis itu bertujuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
Pembangunan pendidikan, kata Rio, terdiri dalam dua aspek. Yakni mutu pendidikan dan akses pendidikan. “Sekolah gratis dengan subsidi dari APBD adalah bagian untuk meningkatkan akses pendidikan, dimana setiap warga usia sekolah diberikan jaminan biaya pendidikan,” ujar lelaki yang juga menjabat anggota komisi E (bidang pendidikan) DPRD DKI Jakarta itu.
Selama ini, sambung dia, pelaksanaan pendidikan seharusnya mengalami kemajuan secara bertahap. Bila kini di tingkat SMA/SMK swasta baru mendapatkan subsidi dari APBD sebesar 30 persen, selanjutnya bisa dilakukan peningkatan subsidi. Minimal mencapai 50 persen atau lebih. “Sekaligus memetakan mana-mana saja sekolah swasta yang kategori mapan,” tandas Rio.
Karena itu, dirinya menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak mencabut subsidi melalui dana BOP. Sebab sejak pemberlakuan BOP, dunia pendidikan di Jakarta terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan. “Jangan melangkah mundur,” tegas Rio.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan prihatin dengan wacana yang digelontorkan Ahok. Ia berpendapat, mencabut subsidi pendidikan bisa dikategorikan sebagai sikap pemimpin Jakarta yang keliru. “Ini namanya melarikan diri dari tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan, sesalnya.
Apabila wacana itu menjadi kebijakan Pemprov DKI, kata Amir, cenderung mempermainkan konstitusi. Sebab salah satu tugas penyelenggara negara atau pemerintahan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, di antaranya melalui pendidikan yang didkung BOP dalam pembiayaannya.
Melihat latar belakang kepemimpinan DKI Jakarta yang merupakan hasil Pilkada DKI 2012, Wakil Gubernur Ahok yang berpasangan dengan Gubernur Jokowi, merupakan pasangan yang didukung PDI Perjuangan dan Gerindra. Sehingga tidak pantas bila mengeluarkan kebijakan yang justru bertolak belakang dengan program pro rakyat. “Jika Ahok mencabut subsidi dana BOP, sama saja menghina Megawati dan Prabowo yang selama ini menggebu-gebu membela rakyat kecil,” pungkas Amir.
Sementara wacana Ahok itu disambut jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan menggela kajian terlebih dahulu. Kajian dimaksud kemungkinan akan rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2013/2014. “Kami akan melihat sejauh mana bila BOP benar ditiadakan. Nanti hasil kajiannya akan segera dilaporkan ke atasan untuk ditentukan apakah BOP pantas benar-benar dicabut atau tidak,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto.
Kendati demikian Taufik tidak membeberkan secara detil kajian tersebut. Dirinya mengaku belum bisa mengeluarkan komentar apa pun terkait kajian yang sedang dilaksanakan. Termasuk penggantian dana BOP yang akan dimasukkan ke dalam KJP. “Belum dapat saya paparkan soal rencana ini. Karena kami juga kan harus melihat berbagai aspek untuk pencabutan BOP ini,” tukasnya. (rul)
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyayangkan wacana yang digelontorkan oleh Ahok. Apalagi partai berlambang banteng merupakan salah satu pelopor dalam memperjuangkan pendidikan gratis di Jakarta. Upaya mewujudkan sekolah gratis itu bertujuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
Pembangunan pendidikan, kata Rio, terdiri dalam dua aspek. Yakni mutu pendidikan dan akses pendidikan. “Sekolah gratis dengan subsidi dari APBD adalah bagian untuk meningkatkan akses pendidikan, dimana setiap warga usia sekolah diberikan jaminan biaya pendidikan,” ujar lelaki yang juga menjabat anggota komisi E (bidang pendidikan) DPRD DKI Jakarta itu.
Selama ini, sambung dia, pelaksanaan pendidikan seharusnya mengalami kemajuan secara bertahap. Bila kini di tingkat SMA/SMK swasta baru mendapatkan subsidi dari APBD sebesar 30 persen, selanjutnya bisa dilakukan peningkatan subsidi. Minimal mencapai 50 persen atau lebih. “Sekaligus memetakan mana-mana saja sekolah swasta yang kategori mapan,” tandas Rio.
Karena itu, dirinya menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak mencabut subsidi melalui dana BOP. Sebab sejak pemberlakuan BOP, dunia pendidikan di Jakarta terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan. “Jangan melangkah mundur,” tegas Rio.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan prihatin dengan wacana yang digelontorkan Ahok. Ia berpendapat, mencabut subsidi pendidikan bisa dikategorikan sebagai sikap pemimpin Jakarta yang keliru. “Ini namanya melarikan diri dari tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan, sesalnya.
Apabila wacana itu menjadi kebijakan Pemprov DKI, kata Amir, cenderung mempermainkan konstitusi. Sebab salah satu tugas penyelenggara negara atau pemerintahan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, di antaranya melalui pendidikan yang didkung BOP dalam pembiayaannya.
Melihat latar belakang kepemimpinan DKI Jakarta yang merupakan hasil Pilkada DKI 2012, Wakil Gubernur Ahok yang berpasangan dengan Gubernur Jokowi, merupakan pasangan yang didukung PDI Perjuangan dan Gerindra. Sehingga tidak pantas bila mengeluarkan kebijakan yang justru bertolak belakang dengan program pro rakyat. “Jika Ahok mencabut subsidi dana BOP, sama saja menghina Megawati dan Prabowo yang selama ini menggebu-gebu membela rakyat kecil,” pungkas Amir.
Sementara wacana Ahok itu disambut jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan menggela kajian terlebih dahulu. Kajian dimaksud kemungkinan akan rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2013/2014. “Kami akan melihat sejauh mana bila BOP benar ditiadakan. Nanti hasil kajiannya akan segera dilaporkan ke atasan untuk ditentukan apakah BOP pantas benar-benar dicabut atau tidak,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto.
Kendati demikian Taufik tidak membeberkan secara detil kajian tersebut. Dirinya mengaku belum bisa mengeluarkan komentar apa pun terkait kajian yang sedang dilaksanakan. Termasuk penggantian dana BOP yang akan dimasukkan ke dalam KJP. “Belum dapat saya paparkan soal rencana ini. Karena kami juga kan harus melihat berbagai aspek untuk pencabutan BOP ini,” tukasnya. (rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: 2014, Monorel Harus Beroperasi
Redaktur : Tim Redaksi