JAKARTA -- Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, putri kedua almarhum Presiden Abdurrahman Wahid tak sependapat dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
Yenny Wahid mengusulkan sebaiknya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengefisiensikan anggaran di instansi-instansi pemerintah daripada menaikan harga BBM. Sebab, dia melihat banyak kebocoran anggaran di berbagai instansi pemerintah.
"Karena banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran di berbagai instansi pemerintah yang seharusnya bisa dipakai menambal APBN yang ada,"ujarnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (13/6).
Yenny menyatakan, kebocoran anggaran di tiap instansi pemerintah bahkan bisa menembus angka 30 persen. Sedangkan pemerintah, kata dia, malah berdalih harga BBM harus dinaikkan karena 30 persen.
"Salah satu argumen subsidi BBM harus dihapus karena tidak cukup uang kita, padahal kami melihat kebocoran justru banyak dalam penggunaan anggaran," katanya.
Ia juga melihat terjadinya inefisiensi karena justru banyak anggaran yang tidak terserap. "Setiap tahun tidak sampai 100 persen," kata Yenny.
Dia juga mengingatkan, dampak kenaikan BBM akan sangat memberatkan masyarakat kelas bawah. Selain itu, kata dia, juga menyebabkan inflasi dan efek domino lainnya. "Kalau (subsidi) BBM hanya sekedar dihapus begitu saja, tapi pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran maka dampak negatifnya lebih banyak," katanya.(boy/jpnn)
Yenny Wahid mengusulkan sebaiknya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengefisiensikan anggaran di instansi-instansi pemerintah daripada menaikan harga BBM. Sebab, dia melihat banyak kebocoran anggaran di berbagai instansi pemerintah.
"Karena banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran di berbagai instansi pemerintah yang seharusnya bisa dipakai menambal APBN yang ada,"ujarnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (13/6).
Yenny menyatakan, kebocoran anggaran di tiap instansi pemerintah bahkan bisa menembus angka 30 persen. Sedangkan pemerintah, kata dia, malah berdalih harga BBM harus dinaikkan karena 30 persen.
"Salah satu argumen subsidi BBM harus dihapus karena tidak cukup uang kita, padahal kami melihat kebocoran justru banyak dalam penggunaan anggaran," katanya.
Ia juga melihat terjadinya inefisiensi karena justru banyak anggaran yang tidak terserap. "Setiap tahun tidak sampai 100 persen," kata Yenny.
Dia juga mengingatkan, dampak kenaikan BBM akan sangat memberatkan masyarakat kelas bawah. Selain itu, kata dia, juga menyebabkan inflasi dan efek domino lainnya. "Kalau (subsidi) BBM hanya sekedar dihapus begitu saja, tapi pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran maka dampak negatifnya lebih banyak," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proses Evakuasi Pesawat Merpati Berlangsung Mulus
Redaktur : Tim Redaksi