jpnn.com - JAKARTA - Usulan Presiden Joko Widodo agar Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), harus benar-benar dikawal. Karena tidak tertutup kemungkinan menjadi alat barter.
Misalnya terkait pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
BACA JUGA: PKPI Kubu Gran Cempaka Siap Buka Komunikasi dengan Kubu Millenium
"Gerindra menghargai usulan presiden, tetapi pengangkatan BG ini harus diawasi bersama. Jangan sampai penunjukan dijadikan alat politik. Misalnya sebagaimana isu yang santer dikabarkan, sebagai barter pencalonan Ahok," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, Minggu (4/9).
Andre mengemukakan pandangannya, karena isu itu cukup santer berkembang. Apalagi diketahui BG selama ini cukup dekat dengan PDIP dan Gubernur DKI Jakarta yang biasa disapa Ahok.
BACA JUGA: Archandra jadi Menteri Lagi, Beban Jokowi Semakin Berat
"Dalam Pilkada DKI, Ahok kan tidak mendaftarkan diri ke PDIP. Jadi pengangkatan BG ini harus diawasi bersama, agar nantinya benar-benar mengawal keamanan bangsa, menjaga Indonesia dari munculnya benih-benih dan tindak terorisme," tutur Andre.
Tokoh muda Minang ini kemudian memaparkan, publik tentu masih ingat, presiden pernah menolak nama BG menjadi Kapolri, setelah sebelumnya muncul kisruh jenderal bintang tiga itu dengan KPK.
BACA JUGA: Rekayasa Lalu Lintas Libur Iduladha, Kemen-PUPR Ikut Turun Tangan
Bahkan buntutnya, dua petinggi lembaga antirasuah sampai berurusan dengan masalah hukum.
"Jadi kini setelah gagal dan Tito menjadi Kapolri, BG akhirnya dikasih posisi Kepala BIN. Berkaca dari sejarah itu, penunjukan BG ini warning bagi tegaknya demokrasi ke depan. Jangan sampai BIN ditarik-tarik untuk kepentingan politik," kata Andre.
Karena strategisnya posisi itu, maka pada Pilpres 2019 kata Andre, bukan tidak mungkin BG dimanfaatkan partai tertentu menjadi alat politik partai.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolong… Anak Yatim Piatu ini Tinggal Tulang karena Gizi Buruk
Redaktur : Tim Redaksi