jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti merespons usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 yang disampaikan oleh Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
La Nyalla meminta semua pihak tidak menjalankan negara secara ugal-ugalan dengan melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan mengajak semua pihak berpikir sebagai seorang negarawan.
"Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi," kata La Nyalla dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Senin (28/2).
Dia menyebutkan usul penundaan Pemilu 2024 dengan alasan situasi pandemi Covid-19 dan kesulitan anggaran memang belum direspon oleh masyarakat, tetapi hal itu tidak bisa diartikan rakyat setuju.
La Nyalla juga mengingatkan, revolusi sosial bisa pecah bila kesabaran rakyat melihat tingkah elite yang kelewatan sudah habis.
"Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elite politik. Namun, kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawar oleh rakyat," kata ucap Mantan Ketua PSSI itu.
Dia menegaskan satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu yang digelar setiap lima tahunan.
La Nyalla bahkan menyakini rakyat dengan logika heran melihat usul yang disampaikan di tengah kondisi ketiadaan anggaran ialah penundaan Pemilu 2024, bukan penundaan pemindahan ibu kota negara (IKN).
Tak hanya itu, dia juga meminta para elite politik tidak memberi masukan yang menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," pungkas Ketua DPD La Nyalla.(mcr8/jpnn)
BACA JUGA: Polemik Penundaan Pemilu 2024 Bisa Diselesaikan Cepat, Asal...
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Kenny Kurnia Putra