jpnn.com - JAKARTA -- Rencana Kapolri Komjen Sutarman yang akan melakukan uji kompetensi terhadap calon Kabareskrim patut diapresiasi dan didukung segenap internal Polri.
Pola uji kompetensi atau fit proper test ini bisa dijadikan untuk memperkuat kontrol internal Polri agar pejabat tersebut tidak terlibat mafia kasus, mafia proyek, gratifikasi atau kasus korupsi lainnya.
BACA JUGA: Jokowi Diramal Bernasib Sama dengan Esemka
"Indonesia Police Watch menyarankan agar uji kompentensi tersebut berjalan transparan diharapkan bisa disaksikan publik, khususnya pers, meski hanya lewat layar monitor," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Selasa (5/11).
Ia menambahkan, uji kompetensi atau fit and proper test bisa dilakukan Tim Penguji Akhir Wanjakti Polri. Dalam uji kompetensi itu setiap calon memaparkan rencana kerja dan komitmennya untuk membawa Polri menjadi lebih profesional.
BACA JUGA: Produsen Obat Sudah Penuhi Standar Internasional
"Janji dan rencana kerja itulah yg dipegang oleh TPA. Jika hal itu terjadi, ini merupakan dinamika baru dalam reformasi Polri," ungkapnya.
Ia mengakui uji kompetensi memang bukan satu ukuran seorang pejabat akan bekerja baik. Buktinya, kata dia, banyak para pejabat negara yang jebolan fit and proper test DPR malah ditangkap KPK.
BACA JUGA: Vonis Fathanah Dinilai Sudah Berat
"Sebab itu, setelah uji kompetensi, tepatnya setelah dua bulan menjabat harus ada kontrol dan evaluasi, sejauhmana pejabat terpilih menepati janjinya atau merealisasi konsep kerjanya saat uji kompetensi," terang Neta.
Dia menambahkan, jika konsep itu tidak berjalan TPA Wanjakti Polri perlu mengevaluasinya, apakah pejabat tersebut sekedar omdo (omong doang) atau ada kendala lain. "Jika hanya omdo, Wanjakti Polri perlu merekomendasikan agar yang bersangkutan segera dicopot," ujarnya.
Lebih jauh ia mengatakan, pola uji kompetensi ini juga bisa dijadikan sebagai fungsi kontrol terhadap para pejabat Polri yang menduduki posisi strategis agar tidak terlibat korupsi, minimal bisa menahan diri.
"Selama ini Polri dianggap sebagai lembaga terkorup di negeri ini. Jadi, jika Sutarman benar-benar komit hendak memberantas korupsi, terutama di internal Polri, uji kompetensi atau fit and proper test ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selo Jadi Pusat Perhatian di Senayan
Redaktur : Tim Redaksi