JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkap dana simulator surat izin mengemudi (SIM) sebesar Rp 1,5 miliar yang diduga mengalir ke Inspektor Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
"Siapa pun yang terlibat menerima dana itu KPK harus membawanya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kasus Simulator SIM tidak hanya berhenti pada Irjen Djoko Susilo," ujar Neta di Jakarta, Minggu (12/5).
KPK sambung dia, sangat agresif dalam mengusut kasus Simulator SIM, terutama dalam memburu kekayaan Djoko. Sebaliknya, KPK sangat lamban dalam memburu dan mengungkap keterlibatan jenderal-jenderal lain.
Padahal dalam dakwaannya, Jaksa Tipikor menegaskan, dana Rp 1,5 miliar itu diberikan pada 14 Maret 2011 kepada tim Irwasum. "Tim Irwasum saat itu adalah Wahyu Indra P, Gusti Ketut Gunawa, Grawas Sugiharto, Elison Tarigan dan Bambang Rian Setyadi," ucap Neta.
Setelah itu lanjut dia, Irwasum merekomendasikan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) sebagai pemenang lelang Simulator SIM. Kapolri Jenderal Timur Pradopo lalu meneken penetapan pemenang PT CMMA atas rekomendasi Irwasum.
Sebelum pencairan uang Rp 1,5 miliar, Irwasum membentuk tim pra-audit yang memeriksa kesiapan PT CMMA sebagai pemenang lelang pada 7-9 Maret 2011. Saat itu tim Irwasum sempat mempermasalahkan spesifikasi chassis simulator mengemudi roda empat. "Setelah dana Rp 1,5 miliar cair permasalahan itu tidak dipersoalkan lagi," kata Neta.
Selain aliran dana ke Irwasum, Neta menyatakan, KPK harus segera mengusut aliran dana Simulator SIM ke Primer Koperasi Polri (Primkoppol) dan anggota DPR. Menurutnya dalam mengusut kasus simulato SIM, KPK diharapkan tidak bersikap diskriminatif.
"Jika kekayaan Irjen Djoko Susilo dikejar dan disita, jenderal-jendaral lain yang diduga terlibat juga harus diperlakukan sama, yakni kekayaannya dikejar dan segera disita. Sehingga kasus ini selesai secara terang benderang. Jika tidak, KPK akan dituduh telah melakukan kompromi politik dan dalam kasus Simulator SIM hanya Irjen Djoko Susilo yang dikorbankan," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Siapa pun yang terlibat menerima dana itu KPK harus membawanya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kasus Simulator SIM tidak hanya berhenti pada Irjen Djoko Susilo," ujar Neta di Jakarta, Minggu (12/5).
KPK sambung dia, sangat agresif dalam mengusut kasus Simulator SIM, terutama dalam memburu kekayaan Djoko. Sebaliknya, KPK sangat lamban dalam memburu dan mengungkap keterlibatan jenderal-jenderal lain.
Padahal dalam dakwaannya, Jaksa Tipikor menegaskan, dana Rp 1,5 miliar itu diberikan pada 14 Maret 2011 kepada tim Irwasum. "Tim Irwasum saat itu adalah Wahyu Indra P, Gusti Ketut Gunawa, Grawas Sugiharto, Elison Tarigan dan Bambang Rian Setyadi," ucap Neta.
Setelah itu lanjut dia, Irwasum merekomendasikan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) sebagai pemenang lelang Simulator SIM. Kapolri Jenderal Timur Pradopo lalu meneken penetapan pemenang PT CMMA atas rekomendasi Irwasum.
Sebelum pencairan uang Rp 1,5 miliar, Irwasum membentuk tim pra-audit yang memeriksa kesiapan PT CMMA sebagai pemenang lelang pada 7-9 Maret 2011. Saat itu tim Irwasum sempat mempermasalahkan spesifikasi chassis simulator mengemudi roda empat. "Setelah dana Rp 1,5 miliar cair permasalahan itu tidak dipersoalkan lagi," kata Neta.
Selain aliran dana ke Irwasum, Neta menyatakan, KPK harus segera mengusut aliran dana Simulator SIM ke Primer Koperasi Polri (Primkoppol) dan anggota DPR. Menurutnya dalam mengusut kasus simulato SIM, KPK diharapkan tidak bersikap diskriminatif.
"Jika kekayaan Irjen Djoko Susilo dikejar dan disita, jenderal-jendaral lain yang diduga terlibat juga harus diperlakukan sama, yakni kekayaannya dikejar dan segera disita. Sehingga kasus ini selesai secara terang benderang. Jika tidak, KPK akan dituduh telah melakukan kompromi politik dan dalam kasus Simulator SIM hanya Irjen Djoko Susilo yang dikorbankan," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puluhan Polisi Jadi Korban Kebencian Masyarakat
Redaktur : Tim Redaksi