jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai ada dua persoalan besar bila Pilpres 2019 berlangsung dua putaran. Pertama, bakal menyedot dana APBN yang luar biasa.
Padahal, kata Emrus, Indonesia harus membayar bunga dan angsuran utang luar negeri yang mencapai empat ribuan triliun rupiah beberapa waktu ke depan.
BACA JUGA: PAN Sebut Pernyataan SBY soal Pemimpin Baru Bawa Angin Segar
"Kedua, paslon yang kalah pada putaran pertama dan para partai pengusungnya sebagai subjek politik, sangat terbuka kemungkinan mengarahkan kader, simpatisan dan suara pemilihnya ke paslon tertentu," ujar Emrus.
Menurut Emrus, kemungkinan itu membuka peluang paslon peraih suara terbanyak di putaran pertama kalah di putaran kedua.
BACA JUGA: Jangan Baper Gara-Gara SBY Bilang Ada Capres Baru
"Dari aspek pertukaran sosial dan politik, dukungan paslon yang kalah di putaran pertama dipastikan mendapat imbalan politik dalam bentuk perolehan kekuasaan lima tahun ke depan," ucapnya.
Emrus mengemukakan pandangannya, karena ada proposisi ilmiah dalam bidang ilmu politik yang sudah teruji dan tak terbantahkan hingga kini. Yaitu, tidak ada makan siang yang gratis dalam dunia politik.
BACA JUGA: Jangan Baper karena Pernyataan Pak SBY Soal Pemimpin Baru
Pengajar di Universitas Pelita Harapan ini kemudian menyarankan agar keinginan membentuk tiga paslon di Pilpres 2019 diurungkan.
Emrus menilai, lebih baik upaya komunikasi politik diarahkan untuk mempertemukan berbagai kepentingan para aktor dan partai politik, sehingga sampai pada titik kompromi politik untuk mengusung dua paslon di Pilpres 2019. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah: Tidak Usah Main-main, Mengerti?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang