UU Migas Baru Harus Lebih Nasionalis

JAKARTA - PDI Perjuangan terus menyoroti kebijakan di sektor minyak dan gas (migas) yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Rencananya besok (27/2), Fraksi PDIP DPR akan menggelar seminar bertema "Migas untuk Kemandirian Energi" dengan fokus utama membedah revisi Undang-undang Migas.

Ketua FPDIP DPR, Puan Maharani mengungkapkan, seminar itu akan menampilkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai pembicara kunci.  "Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya sebuah kajian komprehensif tentang reformasi pengelolaan migas nasional," kata Puan di gedung DPR RI, Selasa (26/2).

Menurutnya, PDIP selama ini sangat fokus mengupayakan agar Indonesia memiliki UU Migas yang lebih memihak kepentingan rakyat."Karenanya Ibu Ketua Umum akan menyodorkan konsep RUU Migas yang lebih baik dan berkelanjutan," jelas Puan.

Lebih lanjut Puan menambahkan, pascapembatalan ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang berimplikasi pada pembubaran BP Migas, maka amandemen UU itu semakin mendesak untuk dilakukan. Puan beralasan, tata kelola migas nasional sudah dalam kondisi darurat pascapembubaran BP Migas.

"PDI Perjuangan berkesimpulan tata kelola migas berada pada posisi darurat konstitusi. Jadi dari seminar besok diharapkan muncul masukan-masukan terhadap persoalan migas nasional sehingga darurat migas bisa diakhiri," tambah Puan.

Putri Megawati itu menjelaskan, sejumlah pembicara akan hadir pada seminar itu. Di antaranya Rudi Rubiandini (Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi), Harjono (hakim MK), Darmaean Prasojo (pengamat kebijakan energi), Lukman Mahfud (Chief of Indonesia Petroleum Association) dan anggota Komisi VII DPR dari FPDIP, Daryatmo Mardiyanto.

Lantas apa harapan PDIP terhadap UU Migas yang baru nanti? "Tentunya ke depan ada UU Migas yang merah putih, yang mengedepankan  kepentingan nasional," tegasnya.(ara/jpnn)