JAKARTA - Pengamat tata negara, Irmanputra Sidin, menyatakan bahwa sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres maka setiap partai politik wajib membuka pintu bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Menurutnya, persyaratan untuk menjadi capres landasannya adalah pasal 6 UUD 45 dan pasal 5-12 UU Pilpres.
"Itu merupakan landasan hukum yang saat ini tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun," kata Irman di Jakarta, Minggu (20/5). Dalam aturan tersebut, kata dia, ada kewajiban bahwa parpol harus memberikan ruang pada rakyat Indonesia yang bukan kader parpol namun memenuhi syarat, untuk bisa diusung menjadi capres ataupun cawapres.
"Tidak ada satupun ketentuan di Indonesia bahwa orang yang harus menjadi capres haruslah kader parpol. Kalau parpol melakukan hal itu maka itu berarti parpol telah melakukan tindakan ilegal dan capres yang diajukan kalaupun menang, bisa jadi adalah capres yang inkonstitusional,” ujar Irman.
Mengutip Pasal 6 (1) UUD 1945, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara pasal 5-12 UU No 42 tahun 2008 tentang Pilpres mengatur mengenai persyaratan capres dan cawapres dan tata cara penentuan pasangan capres dan wapres.
Menurut Irman, landasan konstitusi tersebut masih diperkuat lagi dengan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 45 yang mengamanatkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
”Jadi jelas, semua warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria berhak menjadi capres. Tidak boleh hanya kader parpol atau elitnya saja yang menjadi capres karena semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan," ungkap Irman.
Ia menambahkan, Pasal 6 a UUD yang menyebut bahwa hanya partai politik dan gabungan parpol yang bisa mengusulkan capres bukan berarti secara otomatis hanya kader parpol yang boleh maju sebagai capres. Pasal itu tidak bisa mematikan hak-hak kelompok lain atau individu lain yang ingin maju sebagai capres. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Senang Konflik Penerus Keraton Usai
Redaktur : Tim Redaksi