jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan dukungan kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial.
Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 2 (Jabar) DPP Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa kini netralitas aparat pemerintahan disorot tajam.
BACA JUGA: Polling Institute: Publik Menilai Positif Gibran di Debat Cawapres
“Seharusnya ya walaupun mereka merasa bukan ASN, bukan PNS, mereka itu kan bagian dari aparat pemerintahan yang seharusnya netral. Jangan mempertontonkan seperti itulah, pakai seragam, pakai kameramen lalu ikrar,” ucap Saan dalam keterangannya, Rabu (3/1).
Dia pun meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas hal tersebut. Terlebih, dilakukan oleh pihak yang merupakan bagian dari pemerintahan.
BACA JUGA: Minta ASN Netral, Menteri Yuddy Terbitkan Surat Edaran
“Kami berharap Bawaslu tindaklanjuti, atas apa yang terjadi di Garut,” ucap Saan.
Pimpinan Komisi II DPR RI yang juga membidangi politik pemerintahan dalam negeri itu pun mengaku akan meminta penjelasan resmi Bawaslu atas kasus di Garut.
BACA JUGA: Jelang Pilkada Serentak, DPD RI Minta ASN Netral
“Nanti minggu depan sudah masuk masa sidang, nanti kami minta penjelasan dari bawaslu sudah sejauh mana dia menyikapi dan menindaklanjuti kasus Satpol PP di Kabupaten Garut itu,” tuturnya.
Adapun, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video.
Eko mengaku malu atas perilaku anggotanya. Mereka langsung disidang etik dan disanksi skorsing.
"Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini siang tadi siang,“ ucap Eko. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi