jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik buruknya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah dalam menangani virus corona. Menurutnya, penutupan wilayah yang dilakukan sejumlah kepala daerah menjadi bukti bahwa ada yang salah dalam hubungan pusat-daerah.
Sebab diketahui, kewenangan penuh untuk melakukan lockdown dimiliki oleh presiden, bukan kepala daerah. "Kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda dalam menangani Covid-19, ada yang lockdown lokal-ada yang tidak, menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki," ungkap Ahmad Muzani dalam siaran tertulis pada Selasa (31/3).
BACA JUGA: Pandemi Corona, Gojek Luncurkan 12 Program Kesejahteraan Mitra Driver
"Kami minta agar penanganan pemerintah daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dapat segera diselesaikan. Salah satunya adalah lewat jalur komunikasi yang seragam, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani Covid-19 ini," tambahnya.
Catatan kedua diungkapkan Muzani mengenai ultimatum yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
BACA JUGA: TikTok Gandeng Alodokter Edukasi tentang Corona
Pemerintah ditegaskan harus memperhatikan saran IDI mengenai ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta obat-obatan pendukung untuk menjamin keselamatan dokter, perawat dan tenaga medis lainnya.
Sehingga penanganan Covid-19 tersebut tidak terhambat oleh para dokter, perawat dan paramedis lainnya. "Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin," jelas Ahmad Muzani.
BACA JUGA: Data Corona di Depok: 5 Meninggal, Sukmajaya Paling Merah
Catatan selanjutnya, Ahmad Muzani mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan penuh kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, baik Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Mereka ditegaskannya harus diberikan jaminan mendapatkan perawatan yang baik, sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 semakin meningkat.
Selain itu, pemerintah juga memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan sosial, khususnya sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, UKM dan para pekerja lepas lainnya.
Tujuannya agar instruksi di rumah aja bisa lebih efektif dan penyebaran virus corona dapat dicegah. "Karena itu, bantuan langsung yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang telah ditetapkan," ungkap Ahmad Muzani. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil