jpnn.com, KARAWANG - Wakil Bupati (Wabup) Karawang Aep Syaepuloh mendapat laporan dari para pekerja proyek PLTGU Cilamaya bahwa mereka tidak mendapatkan upah sesuai dengan kontrak kerjanya dari perusahaan penyedia jasa keamanan Royal Security Indonesia.
Selain itu, para tenaga keamanan yang seluruhnya pekerja lokal asal Cilamaya juga memiliki jam kerja melebihi ketentuan perundang-undangan.
BACA JUGA: Mayjen TNI Gabriel Lema: Saya jadi Begini karena Makan Beras Polisi
"Kami akan menunggu laporan tertulis dari para pekerja dari pihak PLTGU," kata Aep, saat menghadiri sebuah kegiatan di wilayah Cilamaya, Jumat.
Dia mengatakan persoalan pelanggaran ketenagakerjaan tersebut akan ditindaklanjuti melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang.
BACA JUGA: Mahasiswi Universitas Negeri Makassar Tewas Secara Mengenaskan
Berdasarkan laporan para pekerja, kata Wabup Aep, upah yang mereka terima selama bekerja hanya Rp 3,5 juta.
Padahal, upah minimum Karawang paling rendah Rp 4,7 juta per bulan.
BACA JUGA: Wahai Pengamen Wanita Bersuara Merdu, Anda Ditunggu Kapolres Karawang Lho...
Setelah mengetahui permasalahan ini, Aep mengaku bakal berkoordinasi dengan pengawas Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Sebab, perselisihan pekerja yang terjadi di proyek PLTGU itu tidak bisa dilakukan oleh pihak Disnakertrans Karawang.
"Kami harus melaporkan kasus ini kepada pengawas Dinas Tenaga Kerja Jabar. Saya sudah sampaikan agar Disnakertrans Karawang segera berkoordinasi dengan korban dalam hal ini pekerja di PLTGU tersebut," kata Aep. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti