jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium IPW Neta S Pane, menilai sikap Wakil Bupati (Wabup) Nduga, Papua, Wentius Nimiangge, yang mundur terkait warganya tertembak adalah bentuk protes secara nyata dari seorang birokrat di daerah.
Menurut Neta, kalau dicermati sikap protes itu lebih ditujukan ke Polri ketimbang kepada KKB.
BACA JUGA: Mahfud MD Menduga Ada Manuver Politik di Balik Mundurnya Wabup Nduga
"Sebab sudah menjadi tugas jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat dari berbagai aksi kejahatan," kata Neta, Kamis (26/12).
Ia menjelaskan dalam menjalankan tugas itu Polri mendapat amanat langsung dari UUD 1945. Selain itu, ujar dia, jajaran kepolisian dibayar negara dari pajak masyarakat, tetapi kenapa kepolisian seperti tidak kunjung berhasil mengendalikan KKB dan tak kunjung sukses menjaga keamanan Papua, khususnya Nduga.
BACA JUGA: Respons Istana atas Mundurnya Wabup Nduga Wentius Nimiangge
"Bahkan KKB sebagai kelompok kriminal bisa makin merajalela, baik menembak mati masyarakat juga menembak mati aparat keamanan, seperti polisi maupun TNI," ungkapnya.
Dia menambahkan dengan adanya aksi mundur Wabup Wentius ini harusnya Polri malu dan instrospeksi terhadap kinerjanya di Papua, khususnya di Nduga.
BACA JUGA: Tak Kuat Terus-Terusan Mengurus Jenazah, Wabup Nduga Mundur
Bagaimanapun, katanya, mundurnya Wabup Wentius ini bisa berlanjut pada krisis kepercayaan birokrat daerah dan masyarakat Nduga terhadap kepolisian di daerahnya.
"Sebab jajaran kepolisian tidak mampu menjaga keamanan masyarakat di Nduga, seperti yang diamanatkan UU Kepolisian," jelasnya. "Apalagi, hingga kini belum ada tanda-tanda pelaku dan kelompoknya berhasil diungkap kepolisian."
Neta menambahkan kalau situasinya seperti ini, seharusnya yang malu dan harus mundur dari jabatannya bukanlah wabup Nduga, tapi Kapolres Nduga dan Kapolda Papua.
"Jika keduanya tidak mau mundur, Kapolri harus segera mencopotnya," tegas Neta.
Sikap tegas perlu diambil Kapolri agar aparaturnya di daerah bisa bekerja keras dan serius mengamankan masyarakat.
Apalagi di Papua situasinya dari hari ke hari makin panas. Dulu Aceh, Poso, dan Ambon juga sangat rawan situasi kamtibmasnya, tetapi dengan berbagai strategi dan pendekatan ke berbagai pihak, aparatur keamanan bisa menciptakan situasi yang relatif kondusif di daerah tersebut.
"Sepertinya Polri perlu bersikap lebih tegas lagi di Papua, toh yang dihadapi adalah para kriminal dan bersenjata," kata Neta.
Menurut Neta, jika dicermati lagi saat memburu teroris, Polri dengan Densus 88 bisa tegas dan menumpas ke akar-akarnya.
"Kenapa Polri tidak mengerahkan seluruh Densus 88 ke Papua, toh perilaku KKB di Papua sudah lebih sadis dari para teroris," ujarnya.
Sehingga, lanjut Neta, dalam menumpas tidak ada lagi kompromi selain bersikap tegas demi keamanan masyarakat Papua. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy