jpnn.com, JAKARTA - Rencana penggunaan hak angket terhadap proses penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR mulai meluas.
Sebelumnya, hak angket bertujuan untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani. Sekarang mulai melebar kepada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
BACA JUGA: Komisi III Gulirkan Hak Angket KPK, Fadli Zon Bilang Begini
Salah satu kasus yang ingin didalami juga melalui angket tersebut adalah dugaan korupsi RS Sumber Waras (RSSW).
"PPP sendiri ingin kalau ada hak angket maka tidak sekadar soal penyebutan nama-nama (anggota komisi III di kasus e-KTP), tapi diperluas termasuk soal sikap KPK terhadap hasil audit investigasi RSSW," ujar anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Jakarta, Kamis (20/4).
BACA JUGA: Miryam Bandel, Siap-siap Saja lah
Hal ini menurut Arsul, sedang dirumuskan di Komisi III DPR, sebelum dibawa ke dalam rapat pleno komisi.
Selain itu, sekjen DPP PPP itu menyebut ada tujuh temuan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan KPK tahun 2015, perlu ditindaklanjuti. Itu terkait dengan penggunaan anggaran.
BACA JUGA: Suara Pilihan Tahanan KPK Dihitung di TPS Setiabudi
Dia berharap pengajuan hak angket ini tidak dilihat macam-macam. " Ini instrumen dewan dalam melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya," tandas Arsul. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lihat Nih, Ada Salam OK OCE dari Tujuh Tahanan KPK
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam