jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Zainul Abidin Sukrin menduga ada tujuan tertentu di balik munculnya wacana Joko Widodo berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.
Salah satunya membentuk opini publik untuk memengaruhi pencapaian politik para aktor politik.
"Saya kira wacana ini tidak sekadar berita politik, tetapi memiliki tujuan konstruksi realitas politik untuk kepentingan opini publik tertentu," ujar Zainul dalam keterangannya, Rabu (14/4).
Direktur Eksekutif Politika Institute menduga wacana tersebut sengaja dibangun untuk mendongkrak elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Sebut SBY Preman, Max Sopacua Singgung Nama Prabowo dan Surya Paloh
"Salah menduga kepentingan utama dibentuknya wacana ini yaitu mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto. Agar melampui fugur-fugur lain bakal calon presiden dan wakil presiden tahun 2024," ucapnya.
Zainul mengemukakan pandangannya mengingat wacana Jokowi-Prabowo sulit terealisasi.
BACA JUGA: Hasil Survei: Kalangan Milenial Jatim Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi Menangani Pandemi Covid-19
Langkah politik untuk mewujudkan wacana tersebut cenderung akan melalui jalan yang terjal.
Pasalnya, perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 terlebih dahulu, agar Jokowi bisa melaju untuk periode ketiga.
"Terutama UUD 1945 harus dilakukan perubahan, mengatur masa jabatan presiden tersebut," katanya.
Zainul meyakini sejumlah partai politik akan menolak amandemen UUUD 1945.
Dia menduga Golkar yang selama ini terkesan konsisten mendukung pemerintah, diprediksi bakal menolak amandemen.
"Apalagi dikuatkan dengan hasil survei independen, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memiliki elektabilitas yang tinggi untuk dicalonkan sebagai capres tahun 2024," katanya.
Selain Partai Golkar, Zainul memprediksi sejumlah partai pendukung pemerintah lain juga cenderung menolak.
"Apalagi partai oposisi seperti Partai Demokrat dan PKS, saya kira mereka pasti menolak wacana itu," imbuh Zainul.
Wacana Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong sebelumnya dikemukakan Direktur Indo Barometer M Qodari dalam webinar Nesia Constitution yang dikutip pada Senin (12/4).
Qodari menyebut, untuk sampai pada wacana tersebut perlu amandemen terhadap UUD 1945 terlebih dahulu, agar Jokowi bisa menjabat tiga periode.
"Kemudian konstelasi dan dukungan politik saat ini kebetulan memungkinkan Jokowi dan Prabowo menghadapi kotak kosong pada tahun 2024. Menurut saya melawan kotak kosong akan sangat, sangat, sangat menurunkan tensi politik secara signifikan," ujar Qodari.(gir/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang