jpnn.com - Dua senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik mengusulkan regulasi melarang pegawai federal menggunakan aplikasi TikTok di ponsel pintar fasilitas negara.
Hal itu muncul di tengah perhatian terhadap keamanan siber melalui TikTok, yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok, pengguna di AS mungkin bisa berbagi data dengan pemerintah Tiongkok.
BACA JUGA: Joget Tiktok dan Sepak Mula Zainudin Amali Resmi Buka Liga 1 2020
Regulasi yang diusulkan oleh Josh Hawley dan Rick Scott, itu menyusul peraturan serupa yang telah diterapkan oleh sejumlah badan pemerintahan AS terkait keamanan nasional dan isu intelijen, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.
Langkah itu juga disebut sebagai upaya mempertahankan perusahaan teknologi milik Hawley, yang berulang kali bentrok dengan perusahaan teknologi besar dunia.
BACA JUGA: Cegah Hoaks Virus Corona, WHO Ikut Main TikTok
“TikTok dimiliki oleh perusahaan China dengan anggota Partai Komunis China dalam jajaran direksi, dan perlu aturan hukum untuk berbagi data pengguna dengan pemerintah China,” ujar Hawley.
Dia menambahkan, “Dengan banyaknya badan federal kita yang telah menyadari bahwa TikTok adalah ancaman keamanan terbesar bagi AS, maka tidak ada tempat bagi aplikasi ini di perangkat komunikasi pemerintah.”
BACA JUGA: Waduh, Demam TikTok Sudah Menjangkit di Pesta Pernikahan
Aplikasi video singkat itu populer sangat cepat di AS belakangan ini, khususnya bagi para remaja.
Sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna bulanan aktif di AS berusia 16 sampai 24 tahun, menurut keterangan perusahaan pengembang TikTok tahun lalu.
Pada November 2019, pemerintah AS meluncurkan tinjauan keamanan nasional terhadap perusahaan ByteDance Technology yang berbasis di Beijing.
Sementara pihak TikTok mempertahankan diri ketika pemerintah AS mengamati lebih jauh cara pengamanan data mereka.
TikTok menyebut bahwa data pengguna AS disimpan di AS, dan pemerintah Tiongkok tidak mempunyai yurisdiksi terhadap data yang tidak disimpan di wilayah China.
Pekan lalu, juru bicara TikTok mengatakan bahwa pertimbangan Hawley tidak berdasar, dan perusahaan terus meningkatkan upaya berdialog dengan pemerintah AS untuk menjelaskan kebijakan penggunaan aplikasi itu. (Reuters/ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha