jpnn.com - ISTANBUL – Tidak ingin kursi kekuasaannya kembali digoyang, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kian mengeratkan cengkeraman pengaruhnya, utamanya di tubuh militer.
Erdogan berencana mengontrol langsung Organisasi Intelijen Nasional (MIT) dan kepala staf militer. Usulan itu sudah dikemas dalam rancangan undang-undang (RUU) dan akan diajukan kepada parlemen.
BACA JUGA: Kisah Bayezid, Bocah 4 Tahun yang Tampak Seperti Berusia 80 Tahun
Bukan hanya itu, sekolah-sekolah militer juga akan ditutup seluruhnya dan diganti dengan satu universitas pertahanan nasional.
”Kami akan memperkenalkan paket kecil konstitusi yang jika disetujui, presiden akan mengontrol MIT dan kepala staf,” terang Erdogan.
BACA JUGA: Yeeeeww! Sepasang Kanguru Kencan di Bawah Sinar Rembulan, Ini Fotonya
Dia menambahkan, jumlah polisi militer juga akan dipangkas. Tapi, pasukan bersenjata bakal ditambah lagi. Ke depan, kepala pasukan angkatan darat, laut, dan udara juga harus melapor langsung kepada Menteri Pertahanan Fikri Isik.
Agar RUU itu bisa disetujui, Erdogan membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota parlemen. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan suara dari partai oposisi.
BACA JUGA: Ngeri! Wanita Ini Bawa Mayat Suaminya selama Berhari-hari
Jika RUU itu disetujui, Erdogan bakal memiliki akses langsung dan kontrol yang lebih luas terhadap pasukan bersenjata serta intelijen. Presiden ke-12 Turki itu tampaknya tidak ingin kecolongan lagi.
Militer yang disebut Erdogan dikendalikan oleh ulama Fethullah Gulen dituding sebagai dalang di balik kudeta pada 15 Juli lalu. Sedangkan pihak intelijen dianggap gagal mengendus aksi yang seharusnya bisa dicegah itu.
Erdogan tak ingin satu bagian pun di militer luput dari pengawasannya lagi. Rencananya, dia juga menambah anggota dewan tertinggi militer. Wakil perdana menteri, menteri kehakiman, menteri dalam negeri, dan menteri luar negeri yang dulu merupakan pihak luar akan dimasukkan sebagai anggota.
Pembersihan di tubuh militer Turki juga masih berlanjut. Pemerintah Turki kemarin (31/7) mengungkapkan bahwa pihaknya kembali memecat 1.389 personel militer yang diduga memiliki hubungan dengan Gulen. Padahal, Kamis lalu (28/7) sudah ada 1.700-an personel militer yang juga dipecat secara tidak hormat dengan alasan serupa.
Sejak kudeta, sudah 18.699 orang yang ditangkap. Namun, setelah diinterogasi, sebagian sudah dibebaskan. Kini tinggal 10.137 orang yang masih berada dalam tahanan. Sebanyak 758 di antara 989 personel angkatan bersenjata yang ditangkap juga telah dibebaskan. Pengurusan 50 paspor pun dibatalkan.
Erdogan menegaskan bahwa status darurat negara yang diterapkan selama tiga bulan sejak kudeta bakal diperpanjang jika Turki dianggap belum aman.
”Jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan normal, status darurat negara bisa diperpanjang seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Prancis,” terangnya.
Sementara itu, sekitar 30 ribu orang pendukung Erdogan turun ke jalan kemarin. Bukan di Turki, melainkan di Koeln, Negara Bagian North Rhine-Westphalia, Jerman.
Selama ini, diaspora Turki yang paling banyak memang terdapat di Jerman. Ada sekitar 3 juta penduduk Turki di Jerman. Sepertinya tinggal di Koeln. Aksi itu diprakarsai Union of European-Turkish Democrats (UETD).
Sejak beberapa hari lalu, aksi massa itu membuat penduduk lokal di Koeln dan para legislator khawatir. Sebab, pada saat yang bersamaan, ada aksi anti-Erdogan meski jumlahnya tidak sebanyak kelompok pertama.
Pemerintah Koeln tidak ingin masalah di Turki diimpor ke kotanya. Ada sekitar 2.700 petugas kepolisian yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Termasuk para petugas yang bisa berbahasa Turki.
Seharusnya, dalam aksi ini dukungan di atas, Erdogan akan menyampaikan pidato lewat telekonferensi. Namun, pengadilan di Koeln melarang hal tersebut karena takut massa gusar dan membuat kekacauan. Hal itu membuat pemerintah Turki sedikit berang dan meminta penjelasan secara langsung dari Jerman. (AFP/Reuters/Alarabiya/sha/c11/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ckckck... Pria Ini Ditahan setelah 12 Jam Berada di Atas Pohon
Redaktur : Tim Redaksi