jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan korupsi masih terjadi di berbagai sektor komoditas, salah satunya pangan.
Menurut dia, korupsi di sektor itu disebabkan oleh tidak jelasnya proyeksi produksi dan kebutuhan suatu komoditas di Indonesia.
BACA JUGA: Setelah Dicek, Mobil Toyota Rush di Lampu Merah Sontak Bikin Heboh
"Pemerintah harus segera mengevaluasi agar komoditas yang beredar di Indonesia bisa memenuhi ketersediaan dan lalu lintas perdagangan yang lancar," ujar Ghufron dalam Talkshow Neraca Komoditas, Senin (30/5).
Berdasarkan catatan KPK, pada 2013 terdapat suap impor daging, lalu 2016 ada kasus impor gula.
BACA JUGA: Ada Spanduk Dukung Ketua KPK Jadi Capres, Firli Bahuri Berkata
Kemudian, pada 2017 perubahan regulasi di sektor kesehatan dan peternakan yang melibatkan suap di dalamnya.
Menurut Ghufron, skor indeks persepsi korupsi Indonesia sepanjang 2021 tercatat sebesar 38 persen. Artinya, Indonesia masih belum bersih dari korupsi.
BACA JUGA: Kejadian Dialami Ibu Muda Ini Harus Menjadi Pelajaran Bagi Seluruh Masyarakat
Selain itu, banyak impor dan ekspor yang dilakukan tanpa proyeksi yang tepat sehingga menimbulkan celah bagi oknum melakukan suap dan korupsi demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Oleh karena itu, Ghufron berharap perluasan data neraca komoditas bisa memperlancar impor dan ekspor di Indonesia.
"Selain berguna untuk mengamankan pasokan suatu komoditas bagi masyarakat, neraca komoditas juga diharapkan membantu negara memungut pajak untuk pembangunan," tutup Ghufron. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Paman dan Keponakan Saling Menghunuskan Parang, Warga Berteriak
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Wenti Ayu Apsari