jpnn.com - JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta aparat kelurahan dan kecamatan tidak segan-segan melapor ke dirinya maupun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kalau sampai ditolak masuk ke sebuah kawasan pemukiman.
Karena di wilayah DKI Jakarta, pemukiman eksklusif, kata Djarot, boleh-boleh saja. Asalkan dibuat terbuka. Bukan malah tertutup sampai melarang aparat masuk untuk melakukan tugasnya.
BACA JUGA: Wagub Djarot Nilai Perppu Kebiri Tak Selesaikan Masalah
“Kalau tak boleh masuk, koordinasi sama kami. Akan kami dobrak betul. Tidak boleh (tertutup, red). Jadi eksklusif boleh, tapi aparat bisa masuk untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam," ujar Djarot, Jumat (27/5).
Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan pandangannya, karena terbukti di sejumlah pemukiman eksklusif justru terjadi hal-hal tak diinginkan. Mulai dari peredaran narkoba, maupun tempat-tempat persembunyian warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal di Indonesia.
BACA JUGA: Wagub Djarot Siap Berpisah dengan Ahok jika...
“Terbukti di Kalibata City, (sejumlah,red) orang asing (ilegal,red) tinggal. Jadi kami harus masuk," ujarnya.
Djarot juga menegaskan pentingnya aparat pemerintah tingkat RT/RW memberi laporan langsung ke Pemprov. Namun sebaiknya permasalahan yang dilaporkan terkait langsung hal-hal yang substantif yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Sandiaga Siap Berbagi Gagasan dengan Ahok
Langkah ini penting sehingga Pemprov dapat mengambil kebijakan yang tepat. “Tapi jangan yang dilaporkan yang remeh temeh. Kan cukup banyak jumlahnya di DKI saja ada 30 ribu RT, nah kalau tiap RT pengurus ada 3 orang dan semuanya melapor, berarti setiap hari ada 90 ribu laporan. Jadi banyak sekali,” ujar Djarot.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Djarot Merasa Sudah Berhasil Sebagai Pemimpin
Redaktur : Tim Redaksi