jpnn.com - PALANGKA RAYA - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menyatakan, penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi predator seksual bukanlah persoalan. Menurutnya, alasan etika tidak lebih kuat dibandingkan perintah undang-undang.
"Kalau perintah Undang-undang tidak boleh menolak. Undang-undang di atas etika. Apalagi sebagai WNI kita terikat (UU)," ujar Karding di sela-sela Outbond 4 Pilar di Palangka Raya, Sabtu (28/5).
BACA JUGA: Jokowi, Presiden RI Paling Concern dengan Pariwisata
Karding menegaskan, partainya sangat mendukung keputusan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Alasannya, perppu yang memuat hukuman kebiri bagi predator seksual itu merupakan upaya untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan.
"Saya Sekjen PKB setuju, karena itu bagian niat melindungi anak dan perempuan,"
BACA JUGA: Badrodin Segera Pensiun, Ini Penilaian PKB soal Komjen BG
Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, harus ada efek jera terhadap kejahatan anak dan perempuan. Apalagi, kata Karding, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak begitu banyak terjadi. "Tapi yang ter-blow up tidak banyak," katanya.
Lebih lanjut Karding mengatakan, PKB sudah sejak lama sudah mengusulkan agar ada aturan yang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. “Karena kejahatan terhadap anak dan perempuan terlalu mengerikan," ujar mantan ketua Komisi VIII DPR ini.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Luhut Pastikan Indonesia Beli Sukhoi Su-35
BACA ARTIKEL LAINNYA... He he...Kode Unik Bu Menteri Akhiri Wawancara
Redaktur : Tim Redaksi