jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Dradjad H Wibowo mendorong pemerintah dan BUMN farmasi melanjutkan program vaksinasi berbayar.
Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan program vaksin mandiri yang dikenal dengan istilah Vaksinasi Gotong Royong itu.
“Bagi saya vaksin berbayar itu sangat bagus. Saya bukan hanya mendukung, bahkan pernah mengusulkan hal itu dengan istilah ‘vaksinasi bisnis’ dalam tulisan di sebuah media online 29 Desember 2020,” ujar Dradjad melalui layanan pesan, Selasa (13/7).
Mantan kepala Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) di Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyodorkan sejumlah argumen tentang pentingnya vaksinasi berbayar. Dradjad menyebut program itu akan mempercepat upaya mencapai kekebalan komunal (herd immunity).
“Alasannya sederhana, kita perlu menaikkan cakupan vaksinasi sebesar dan secepat mungkin agar herd immunity segera tercapai agar rakyat bisa beraktivitas normal sesegera mungkin,” katanya.
BACA JUGA: Penjelasan Menkes soal Vaksinasi Covid-19 Berbayar, Oalah...
Dradjad mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang getol melakukan vaksinasi. Aktivitas di kedua negara Barat itu pun relatif pulih.
“Lihat saja di Inggris, orang sudah bisa menonton sepak bola di Wembley,” katanya.
BACA JUGA: Tunda Vaksinasi Berbayar, Kimia Farma Sampaikan Permohonan Maaf dan...
Alasan lain tentang pentingnya vaksinasi mandiri ialah keterbatasan kemampuan fiskal negara. Menurut Dradjad, negara menanggung biaya vaksinasi bagi rakyat yang kurang mampu saja.
“Bagi rakyat yang mampu sebaiknya dibuka kesempatan membeli vaksin sendiri. Toh ini untuk kesehatan dan keselamatan mereka juga,” ujarnya.
Dia meyakini jika cakupan vaksinasi sudah tinggi, bisnis dan kepercayaan konsumen akan pulih secara perlahan. “Konsumsi rumah tangga dan investasi akan mulai pulih juga sehingga Indonesia bisa kembali ke zona pertumbuhan positif,” ulas Dradjad.
Oleh karena itu, ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyarankan agar Kimia Farma dan BUMN farmasi lainnya terus melaksanakan vaksinasi berbayar.
“Menkes dan menteri terkait lainnya tinggal menjelaskan hal ini dengan baik kepada publik. Syaratnya, vaksinnya bukan dari berasal dari hibah bilateral karena tidak etis,” tutur Dradjad.(ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Analisis Mantan Petinggi BIN soal Celah Berbahaya di Perppu Corona
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan