jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya pengurusan perkara oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid melalui Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
Hal itu didalami penyidik KPK saat memeriksa Nurdin Halid sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Gazalba Saleh pada Selasa (12/12).
BACA JUGA: Usut Kasus Suap Hakim Agung, KPK Periksa Nurdin Halid
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya akses pengurusan perkara melalui jalur tersangka GS," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (13/12).
Meski demikian, Ali tak menjelaskan lebih jauh soal keterkaitan Nurdin dalam kasus ini sehingga harus diperiksa KPK.
BACA JUGA: Terbaik dalam Pencegahan Korupsi, Pemkot Tangerang Raih Penghargaan dari KPK
Berdasarkan informasi yang diterima, Nurdin diduga pernah terlibat dalam pengurusan perkara oleh Gazalba.
KPK saat ini tengah mendalami perkara-perkara yang ditangani Gazalba di tingkat kasasi saat aktif sebagai hakim agung.
BACA JUGA: Banyak Koruptor Ditangkap KPK, Jokowi: Jangan Tepuk Tangan
KPK menduga ada pemberian gratifikasi dalam proses penanganan perkara di tingkat kasasi tersebut.
Beberapa perkara yang putusannya dikondisikan Gazalba Saleh adalah perkara suap izin ekspor benur atau benih lobster dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Kemudian, perkara korupsi Asabri dengan terdakwa Mantan Komisaris PT Sekawan Inti Pratama, Rennier Abdul Rahman Latief dan peninjauan kembali mantan anggota DPRD Samarinsa Jafar Abdul Gaffar.
KPK menduga Gazalba Saleh menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp15 miliar untuk mengondisikan amar putusan, dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022.
Selain itu, Gazalba juga disangkakan melakukan TPPU. Gazalba diduga menggunakan uang hasil dari gratifikasi untuk membeli tunai satu unit rumah yang berlokasi di salah satu klaster di Cibubur, Jakarta Timur, dengan harga Rp7,6 miliar; serta satu bidang tanah beserta bangunan di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, seharga Rp5 miliar.
KPK menemukan juga penukaran sejumlah uang ke beberapa money changer menggunakan identitas orang lain yang nilainya hingga miliaran rupiah.
Gazalba sudah ditahan KPK untuk 20 hari pertama terhitung mulai 30 November 2023 sampai dengan 19 Desember 2023 di Rutan KPK.
Atas perbuatannya, Gazalba dijerat Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Tan/JPNN)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jubir AMIN Pastikan Anies Baswedan Siap Kembalikan Independensi KPK
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga