jpnn.com - jpnn.com - Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ternyata juga diminati negara tetangga yakni Kamboja.
Kamboja menilai Program Satu Juta Rumah adalah salah satu bentuk terobosan yang cukup baik karena menyediakan hunian bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR).
BACA JUGA: Program Sejuta Rumah, Sudah Berapa? Di Mana Saja?
“Kedatangan kami ke Kementerian PUPR guna mempelajari tentang regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan perumahan salah satunya Program satu juta rumah,” ujar Mr Nong Piseth, perwakilan Kementerian Perekonomian dan Keuangan Kamboja di Jakarta, Selasa (24/1).
Delegasi Kamboja ini menilai program satu juta rumah sangat baik dan diharapkan bisa dilaksanakan serta diadopsi pemerintah Kamboja.
BACA JUGA: 2016, Program Sejuta Rumah Capai 805.169 Unit
Pasalnya, harga rumah di negara mereka cukup mahal jika dibandingkan harga rumah di Indonesia.
Rumah sederhana untuk masyarakat di Kamboja, kebanyakan tidak memiliki lahan terbuka.
Ukuran rumah sama dengan luas tanah yang ada. Misalnya, bangunan rumah dan luas tanah hanya 35 meter persegi dengan ukuran 7 x 5 meter saja.
Namun demikian, setiap perumahan minimal harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas perumahan yang ada.
Harganya pun cukup mahal yakni 35.000 dollar untuk ukuran rumah 35 meter persegi.
“Kami melihat pemerintah Indonesia banyak memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat. Kami harap bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang ada di sektor perumahan tersebut seperti Program Satu Juta Rumah,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengaku kementerian sangat senang bisa berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan Program Satu Juta Rumah dengan perwakilan negara lain di wilayah Asean.
Menurutnya, masalah penyediaan perumahan untuk masyarakat tetap memerlukan perhatian khusus dari setiap pemerintahan.
Syarif mengatakan, untuk menyukseskan program pembangunan perumahan diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan para pemangku kepentingan perumahan lainnya.
Kerja sama bisa dilakukan dengan pengembang, perbankan, perusahaan swasta maupun masyarakat itu sendiri.
Sebab, anggaran pemerintah yang terbatas tentunya tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perumahan bagi masyarakatnya.
“Dalam program satu juta rumah ini selain menyediakan rumah bagi masyarakat melalui anggaran APBN seperti Rusunawa, rumah khusus rumah swadaya dan bantuan PSU bagi pengembang, pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan melalui KPR FLPP yang suku bunga rendah yakni hanya lima persen dan tetap serta jangka waktunya cukup panjang mencapai 20 tahun,” terangnya.
Selain menargetkan MBR, imbuh Syarif, pemerintah juga menyasar pegawai negeri sipil (PNS) dalam program perumahan tersebut.
Para PNS bisa memanfaatkan dana Bapertarum PNS untuk mendapatkan bantuan uang muka pembelian rumah bersubsidi pemerintah. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad