jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Wahyu Dewanto meminta Pemerintah Provinsi DKI tidak melupakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Hal itu Wahyu sampaikan saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD DKI Jakarta atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (19/5).
BACA JUGA: Pemprov DKI Jakarta tak Memenuhi Janji, Akhirnya Ganjar Bertindak Sendiri
Membuka interupsinya, Wahyu menyampaikan apresiasi atas kinerja semua pihak, khususnya TNI dan Polri yang menyelenggarakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, Wahyu mengingatkan PSBB harus mengaitkan sejumlah sektor agar DKI Jakarta mampu bertahan.
"PSBB dimaksud salah satunya harus didasari pada pertimbangan ekonomi," kata Wahyu.
BACA JUGA: Dukung KSBB Pemprov DKI, Yendra Fahmi Salurkan 20 Ribu Paket Sembako kepada Warga Jakarta
Oleh karena itu, menurut Wahyu, pelaksanaan PSBB harus mempertimbangkan nasib pelaku UMKM. Pasalnya, tambah dia, UMKM merupakan jaringan ekonomi yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas.
"Oleh karenanya, menurut hemat kami, dalam pelaksanaan PSBB dimaksud hendaknya juga dapat dipertimbangkan kembali keberlangsungan hidup para pedagang yang mayoritas adalah masyarakat pengusaha UMKM, khusunya Tanah Abang, seniman atau budayawan, dan sebagainya. WHO sudah katakan virus tidak akan pernah hilang," kata dia.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Klaster Freeport Dimulai, Pemprov DKI Ingkar Janji? Telur Infertil
Di samping itu, Wahyu juga meminta Pemprov DKI terus mengevaluasi secara berkala penerapan PSBB. Seperti adanya kebocoran data masyarakat yang mengakses Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) Jakarta.
"Dan bersama DPRD menginisiasi penjabaran kehidupan normal yang baru sehingga penyebaran Covid bisa dikendalikan dan ekonomi sosial dan budaya juga bisa berjalan," jelas Wahyu. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga