jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan penanganan dan mitigasi terkait kasus pornografi anak melalui pembentukan satuan tugas yang melibatkan sejumlah kementerian harus mampu mengakselerasi langkah perlindungan terhadap setiap warga negara dari ancaman pornografi di tanah air.
"Temuan maraknya kasus pornografi anak ini harus segera ditangani dengan langkah masif dan terukur, sehingga mampu menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi para generasi penerus bangsa," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/4).
BACA JUGA: Lestari Moerdijat Harap Pengembangan Sektor UMKM Harus Sinergi dengan Potensi Desa
Catatan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ada lima juta lebih temuan konten terkait kasus pornografi anak Indonesia.
Data tersebut mengungkapkan jumlah kasus pornografi anak di Indonesia masuk dalam peringkat empat di dunia dan peringkat dua terbanyak di lingkungan Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN.
BACA JUGA: Waka MPR Sebut Peningkatan Desa Wisata Harus Berdampak Positif Bagi Ekonomi Masyarakat
Menurut Lestari, upaya pemerintah untuk menangani kasus pornografi anak mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, hingga pasca-kejadian itu harus mendapat dukungan semua pihak.
"Pelibatan sejumlah kementerian dan lembaga dalam penanganan kasus pornografi anak menuntut dibangunnya sinergitas yang baik lintas sektoral," ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari.
BACA JUGA: Ikut Lepas Calon Jemaah Haji Kloter Pertama, Waka MPR: Insyaallah Tahun Ini Lebih Baik
Rerie berharap komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam penanganan kasus pornografi anak di tanah air dapat diwujudkan.
Sebab, tegas dua masa depan bangsa sangat tergantung pada kualitas anak-anak atau sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi generasi penerus di masa datang.
Dia berharap proses tumbuh kembang anak bangsa menjadi generasi penerus yang berdaya saing dapat berjalan sesuai harapan.
Sehingga, tegasnya, mengedepankan berbagai upaya secara konsisten untuk meningkatkan kualitas SDM nasional harus menjadi pemahaman bersama.
"Ini demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai warisan para pendahulu bangsa, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila," pungkas Lestari Moerdijat. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waka MPR: Prematur Simpulkan Vonis PTUN Perkara Fadel Bahayakan Sistem Ketatanegaraan
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian