Wakapolri Perintahkan Kapolsek Tegas Atasi Konflik Agraria

Selasa, 18 September 2012 – 11:59 WIB
JAKARTA -- Konflik agraria yang berujung anarkis sudah sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Karenanya, Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Nanan Soekarna mememerintahkan kepolisian sektor (polsek) harus tegas dalam mengambil tindakan di daerah kewilayahannya masing-masing. Selama ini, Polsek dianggap lemah dan lamban dalam melakukan tindakan preventif, sehingga konflik antarwarga dan perusahaan berujung anarkis.

"Meskipun lingkupnya kecil tapi punya wilayah, Kapolri tidak memiliki wilayah. Sehingga Kapolsek menjadi ujung tombak dalm setiap menghadapi persoalan di wilayahnya, bukan hanya Kapolri dan Wakapolri," kata Nanan dihadapan mahasiswa STIK-PTIK dalam acara seminar di Aula Gedung STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (18/9).

Seharusnya, tutur Nanan, Kapolsek di wilayah, berani tampil percaya diri tanpa takut dan merasa diri sebagai bawahan. Kapolsek diminta tegas dan menjalankan fungsinya meredam konflik.

"Bedanya polisi dengan militer karena gaya militer yang struktural tidak sama dengan polisi, kewenangannnya sama hanya lingkup berbeda. Berhak dan wajib menolak perintah atasan kalau perintah itu melanggar hukum. Tidak ada atasan bawahan dalam penegakan hukum," kata Nanan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin yang juga hadir dalam seminar, mengungkapkan polisi  sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik sesuai prosedur dalam menangani konflik agraria. Meski begitu, seringkali tetap dipandang negatif. Oleh karena itu, jika polisi di wilayah terpaksa harus melakukan penegakan hukum karena masyarakat yang anarkis, seharus para petinggi Polri ikut membela bukan lepas tangan.

"Setiap konflik, selalu ada korban baik itu dari petugas sendiri atau masyarakat. Jika polisinya bertindak, maka komandannya jangan lepas tangan. Jangan diam saja. Kalau memang petugasnya sudah lakukan tindakan yang benar, yang dilindungi. Tapi kalau dibiarkan saja, mereka Polresnya dibakar massa dan sebagainya, ya jangan salahkan bawahannya kalau nanti pilih tidak bertindak lagi," kata Alex.

Tanpa bermaksud membela kepolisian, kata Alex, dari beberapa kasus agraria yang ia hadapi di wilayahnya, konflik terjadi karena masyarakat yang bersifat anarkis. Mereka melakukan pembakaran dan pengrusakan yang mengakibatkan kepolisian terpaksa harus mengambil tindakan.

"Polres dikepung dan diancam akan dibakar masyarakat kalau tidak melepaskan orang-orang yang melakukan anarkis. Kalau kayak begini, bagaimana mau penegakan hukum. Jadi harus dilihat secara luas. Selama ini polisi yang selalu disalahkan. Ini kompleks, bukan hanya karena polisi," pungkas Alex. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirjen Anggaran Kemenkeu Kembali Diperiksa KPK

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler