Wakil Ketua MPR Ajak Pilih Pemimpin yang Tegakkan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 31 Juli 2023 – 22:36 WIB
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (31/7). Dokumen DPP Gerindra.

jpnn.com, KUTAI KARTANEGARA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyebut kekayaan alam di Indonesia wajib digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurutnya, hal itu seperti tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi soal bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

BACA JUGA: Erick Thohir Sosok Pemimpin Idaman yang Fasilitasi Perkembangan Santri

Muzani mengatakan siapa pun pemimpin yang akan datang harus betul-betul menjalankan amanat konstitusi Indonesia. 

Dia mengatakan itu saat berbicara di acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (31/7).

BACA JUGA: Prabowo Subianto Dinilai Sosok Pemimpin yang Sudah Teruji

"Di bawah kita berpijak sekarang ini, ada minyak. Di bawah minyak dan di atas ada minyak yaitu sawit yang juga menghasilkan minyak dan juga banyak sekali kekayaan mineralnya, tetapi kita masih menemukan banyak masalah seperti pendidikan, kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan, dan stunting," kata Muzani. 

Dia kemudian mengajak semua rakyat bisa memanfaatkan Pemilu 2024 untuk memilih pemimpin yang bisa menentukan arah bangsa ke sisi positif.

BACA JUGA: Hasto Ungkap Keyakinan Soal Pemimpin Indonesia ke Depan, Sebut Nama Ganjar

"2024 nanti harus mencari pemimpin yang bisa menciptakan apa yang menjadi amanat dari Pasal 33 itu. Itu semua demi terciptanya keadilan dan kemakmuran," kata Muzani.

Dia berharap arah bangsa ke depan pada usia 100 tahun berada di tangan yang tepat dalam memberantas stunting atau tengkes.

"Jangan sampai di usia 100 tahun Indonesia merdeka masih ada stunting. Itu berharap tidak ada," kata Muzani. 

Namun, dia mengingatkan soal perbedaan pilihan politik pada 2024 jangan sampai menjadi sumbu-sumbu perpecahan. 

Perbedaan, kata Muzani, menjadi hal yang wajar dari iklim demokrasi yang sudah dijalankan sejak reformasi.

"Jadi, meskipun beda pilihan jangan sampai terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024, boleh beda, tetapi selalu bawa pesan persatuan," kata Sekjen Gerindra itu. (ast/jpnn)


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler