jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyampaikan dibutuhkan langkah strategis bersama untuk mewujudkan lingkungan yang ramah bagi para penyandang disabilitas.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada diskusi daring bertema 'Mewujudkan Negara yang Ramah untuk Disabilitas' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/11).
BACA JUGA: Dianggap Peduli Hak Kaum Disabilitas, Prabowo-Gibran Didukung Sejumlah Komunitas IniÂ
"Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan secara efektif untuk menjawab berbagai permasalahan terkait disabilitas agar pengakuan atas partisipasi mereka dalam dinamika pembangunan nasional dapat konsisten diwujudkan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Kamis (30/11).
Menurut Lestari, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) menyerukan agar tidak ada satu pun yang tertinggal dalam geliat pembangunan suatu negara, termasuk para sahabat disabilitas.
BACA JUGA: Bentuk Kedeputian Khusus untuk Disabilitas, AMIN Terbukti Paling Peduli
"Seruan itu merupakan bagian dari tujuan bernegara yang sudah diamanatkan UUD 1945, yaitu bagian dari upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," jelas Rerie yang akrab disapa.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu berharap implementasi kebijakan terkait pemberian hak yang sama terhadap kelompok difabel secara konsisten bisa segera direalisasikan.
BACA JUGA: Ganjar Siap Memperjuangkan Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas
Dia mendorong agar upaya mewujudkan negara yang ramah terhadap disabilitas didukung semua pihak dengan political will yang kuat dari para pemangku kebijakan dan mampu melibatkan seluruh masyarakat.
Pada kesempatan itu, Rerie mengapresiasi berbagai elemen pemerintah dan kementerian serta lembaga yang telah merealisasikan perlindungan dan pemberdayaan kelompok disabilitas.
"Pengembangan potensi tersebut membutuhkan tindak lanjut melalui dukungan fasilitas penunjang, seperti akses pada informasi, pelayanan kesehatan yang memadai dan melibatkan para sahabat difabel dalam berbagai inisiatif pembangunan," tegas Rerie.
Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR) itu juga menghadirkan narasumber, seperti Maliki (Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Dante Rigmalia (Ketua sekaligus Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia/KNDRI), dan Norman Yulian (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia).
Hadir pula Hj Sri Wulan (Anggota Komisi VIII DPR) dan Cucu Saidah (Inisiator Jakarta Free Barrier Tourism) sebagai penanggap.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengungkapkan pada tahun lalu jumlah penyandang disabilitas kelompok sedang dan berat tercatat 4,3 juta orang.
Menyikapi kondisi tersebut, kata Maliki, pemerintah berupaya mendukung melalui langkah pendataan penyandang disabilitas di tanah air secara komprehensif.
"Pendataan yang akurat dapat membantu dalam proses pemberian dukungan secara tepat bagi para penyandang disabilitas, seperti di sektor pendidikan dan kesehatan," terangnya.
Diakui Maliki, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para penyandang disabilitas sudah cukup baik, tetapi kepemilikan NIK tersebut belum diikuti dengan kemudahan mengakses sejumlah layanan.
Demikian juga kepemilikan jaminan kesehatan para penyandang disabilitas yang cukup tinggi (72 persen), belum dibarengi dengan kemudahan akses menuju fasilitas kesehatan bagi mereka.
Diakui Maliki, kepemilikan rekening para penyandang disabilitas terbilang rendah (23 persen) sehingga akses untuk pemberdayaan secara ekonomi dan bantuan dari Pemerintah masih sangat minim.
Menurut Maliki, tantangan yang dihadapi para penyandang disabilitas di Indonesia adalah sulitnya aksesibilitas di sejumlah sektor dan kesetaraan yang belum merata.
Maliki menegaskan sejatinya regulasi terkait penyandang disabilitas cukup lengkap, tetapi di tingkat implementasinya belum memadai.
"Bagaimana penyandang disabilitas itu bisa lebih berdaya itu merupakan langkah yang kritikal," tegas Maliki.
Ketua KNDRI Dante Rigmalia mengungkapkan pihaknya berupaya memantau berbagai pelaksanaan kebijakan terkait penyandang disabilitas secara top down dan bottom up.
Mulai dari perencanaan program, tambah Dante, hingga bagaimana pemberdayaan para disabilitas tidak charity base, tetapi diarahkan menjadi human right base.
"Berdasarkan pola pendekatan tersebut, diharapkan capaian pemenuhan hak disabilitas dapat diakselerasi dengan baik," ujar Dante.
Menurut Dante, pemenuhan hak para penyandang disabilitas sangat penting, karena Indonesia sudah meratifikasi sejumlah kesepakatan seperti CRPD, CRC dan SDGs.
Diakui Dante, berdasarkan hasil monitoring KNDRI sejumlah isu penting terkait penyandang disablitas di Indonesia untuk segera diatasi seperti penghapusan stigma, pendataan, keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan sosial.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPDI Norman Yulian mengungkapkan organisasi yang dipimpinnya merupakan garda terdepan yang ikut memantau pelaksanaan kebijakan terkait penyandang disabilitas.
Diakui Norman, stigma penerapan charity untuk membantu para penyandang disabilitas yang masih marak di masyarakat harus segera disikapi dengan tepat.
"Pemerintah harus benar-benar hadir dalam proses penerapan kebijakan inklusif yang ramah difabel," tegas Norman.
Para pemangku kebijakan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, kata Norman, harus memberikan dukungan penuh.
Menurut Norman, saat ini banyak kebijakan terkait difabel yang terbit, tetapi minim realisasi terutama soal aksesibilitas di sejumlah sarana publik.
Dia menilai pemahaman masyarakat masih rendah terkait kebutuhan akses bagi penyandang disabilitas.
Rencana aksi nasional dan daerah dalam mewujudkan proses pembangunan yang inklusif, tegas dia, harus disosialisasikan secara masif.
Anggota Komisi VIII DPR Sri Wulan mengakui masih banyak hal yang harus dilakukan dan diperhatikan agar kelompok difabel di tanah air mendapatkan hak yang setara.
Menurutnya, membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar sejumlah kebijakan mampu direalisasikan untuk mendukung pemenuhan hak para penyandang disabilitas.
Diakui Sri Wulan, sejatinya sejumlah program kemitraan antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial juga banyak ditujukan untuk para penyandang disabilitas dengan tujuan agar mereka memiliki kesejahteraan yang sama.
Pada kesempatan itu, Sri Wulan juga sepakat agar upaya sosialisasi terkait kebijakan dan pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas di tanah air terus ditingkatkan.
Inisiator Jakarta Free Barrier Tourism (JBFT) Cucu Saidah berpendapat setidaknya ada beberapa hal yang harus digarisbawahi dalam upaya merealisasikan kebijakan terkait pemenuhan hak kelompok difabel.
Antara lain terkait membangun kerjasama yang baik dengan banyak pihak tidak hanya untuk mewujudkan kemudahan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga harus mewujudkan kemandirian dan juga keselamatan mereka.
Selain itu, tegas Cucu, konsisten mewujudkan aksesibilitas kelompok difabel di ruang-ruang publik.
"Salah satu caranya dengan menjadikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas menjadi prasyarat bagi banyak hal, termasuk dalam melakukan perencanaan pembangunan di kota dan desa," imbuh Cucu.
Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan selama di kota-kota di Indonesia hanya disediakan jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk menyeberang jalan.
"Itu artinya kita belum memberikan kesamaan hak terhadap kelompok difabel di negeri," kata Saur.
Di masa Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, ungkap Saur, upaya memberikan kesamaan hak kepada penyandang disabilitas dilakukan, antara lain dengan membangun perlintasan untuk menyeberang jalan yang ramah disabilitas di depan Grand Hyatt di Jalan Thamrin, Jakarta. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi