jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Dirjen Pajak. Pasalnya, banyak aset yang berasal dari hibah dicurigai belum tersentuh pajak.
Kecurigaan itu muncul karena selama ini banyak kejanggalan dalam pelaporan LHKPN. Hal itu juga merupakan bukti agresivitas lembaga antirasuah tersebut menindaklanjuti LHKPN.
BACA JUGA: Ini Harapan MPR Kepada Warga Setu Babakan
“Banyak aset yang perolehan asetnya ditulis begitu saja dari hibah atau warisan,’’ ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Sabtu (19/3) kemarin.
Nah, selain masih diteliti di internal KPK, data-data yang dicurigai itu juga sudah diserahkan ke Ditjen Pajak. “Biar dana-dana hibah itu diteliti untuk dipajekin,” ucap Pahala.
BACA JUGA: MPR: Jangan Sampai Jayapura Jadi Pura-pura
Dia menambahkan, sekitar 700 laporan harta para pejabat yang disinyalir tidak sesuai dengan profilnya. KPK melihat 700 LHKPN itu tidak sesuai antara pendapatan dan aset si pelapornya. Dari jumlah itu sekitar 50an LHKPN sudah masuk ke bagian dumas. Namun, Pahala belum tahu apakah dari 50 itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan atau belum. (gun/jos/jpnn)
BACA JUGA: Duh, 40 Persen Pejabat Eselon Tiga Berkompetensi Rendah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala Bakamla Baru, Siap Sikat Jenderal yang Main-main
Redaktur : Tim Redaksi