jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Junimart Girsang mengaku ingin segera menyelesaikan kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto. Pasalnya, dia tidak ingin MKD diintervensi seperti ketika kasus Donald Trump.
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku banyak mendapat telepon yang memintanya tidak banyak bicara soal skandal pencatutan nama presiden dalam proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI).
BACA JUGA: Menko Rizal: Lebih Penting Dirjen ESDM Ketimbang Sudirman Said, Ada Apa Nih?
"Teman teman sudah tahu lah. Secepat mungkin, kami mau ini cepat clear. Biar MKD tidak diobok-obok. Banyak dapat telepon jangan banyak bicara lah. Saya tidak merasa itu sebagai tekanan," kata Junimart di gedung DPR Jakarta, Kamis (19/11).
Ia menambahkan, saat ini sebagian masyarakat kurang percaya MKD. Karena itu, MKD ingin menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk menunjukkan peran institusi.
BACA JUGA: Wow... Honda Kuasai 75,3 Persen Pasar Motor Nasional
Terpisah, Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak mendapat ancaman saat menangani skandal tersebut. Namun, dia mengaku menerima banyak pesan singkat dan telepon.
"Gak ada. Siapa yang mau ngancem? Kalau di-SMS, ditelepon orang kan biasa. Suka gak suka kan biasa. Iya (orangnya tak dikenal). Kan banyak yang mau minta informasi. Kalau saya sih gak ada yang ngancam," tegas Sufmi. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Hadapi MEA, Begini Siasat Calon Ketua Umum Kadin
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bicara di Forum Internasional, Eddy Ganefo Tekankan Sertifikasi ISO
Redaktur : Tim Redaksi