jpnn.com, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yuyun Harmono menilai pemerintah tidak serius menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Riau. Dia mengacu dari sikap pemerintah yang tidak kunjung menetapkan darurat nasional dari kejadian Karhutla di Riau.
"Mereka tidak serius melihat persoalan Karhutla. Termasuk di Riau," kata Yuyun saat dihubungi jpnn.com, Minggu (15/9).
BACA JUGA: Soal Karhutla, Menteri LHK: Perusahaan yang Bandel Pasti Ditindak
Menurut Yuyun, persoalan Karhutla di Riau masuk kategori amat membahayakan. Sedikitnya 48 ribu hektare hutan dan lahan terbakar. Sebanyak 40 ribu di antaranya kebakaran di lahan gambut.
Buntut 48 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar, berakibat pada kualitas udara yang buruk. Di Provinsi Riau, asap menyelimuti udara sehingga puluhan ribu orang terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA.
BACA JUGA: Angin dari Selatan Sebabkan Asap Karhutla Sangat Tebal
"Kemarin sudah ada 47 ribu warga Riau yang terkena ISPA. Jadi, itu data menurut WALHI di Riau," terang dia.
Menurut dia, pemerintah pusat bisa melakukan langkah strategis ketika menetapkan darurat nasional terkait Karhutla di Riau.
BACA JUGA: Walhi: Asap Karhutla Sangat Berbahaya
Misalnya, pemerintah pusat bisa menetapkan libur sekolah bagi siswa di Riau. Dari status darurat nasional, pemerintah bisa mendirikan ruang bebas asap bagi rakyat di Riau. Bahkan, pemerintah bisa menggratiskan biaya rumah sakit bagi rakyat terdampak asap dari Karhutla.
"Ini bisa dilakukan dengan kerja lintas kementerian. Kemensos dan Menkes. Itu kenapa harus jadi darurat nasional," ungkap dia. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan