jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong menggelar pertemuan dengan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale pada Rabu (27/5).
Dalam pertemuan ini, disepakati kelanjutan kerja sama kedua negara dalam rangka pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan tata guna lahan.
BACA JUGA: Libur Lebaran, KLHK Tetap Rekayasa Hujan Cegah Karhutla di Lahan Gambut
Menurut Alue, kerja sama ini sudah terjalin selama sepuluh tahun lamanya. Ke depannya, kedua negara bakal terus bersama berkomitmen mengurangi gas emisi.
“Indonesia dan Norwegia sepakat memperpanjang kerja sama melalui amandemen terhadap Letter of Intent (LOI) yang ada. Di LOI yang baru, kami menyepakati bahwa hal-hal yang belum dicapai pada saat periode yang pertama akan dioptimalkan pada periode yang berikutnya ini,” ujar Alue dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (27/5).
BACA JUGA: Menteri Siti Gelar Halalbihalal Virtual, Para Dubes Ucap Selamat dan Apresiasi Hasil Kerja KLHK
Wakil menteri asal Kalimantan Tengah ini menambahkan, salah satu yang dioptimalkan adalah Result By Payment (RBP).
Pemerintah Norwegia menjanjikan dukungan keuangan hingga USD 1 miliar yang sebagian akan dibayarkan berdasarkan hasil pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut di Indonesia.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pendatang Ditolak Masuk DKI, Peringatan Dini BMKG, Nasib Habib Bahar
"Saat ini sedang disiapkan proses pembayaran RPB tahap pertama terhadap keberhasilan Indonesia mengurangi emisi CO2 periode 2016-2017 dengan total performance pengurangan emisi 11,23 juta ton CO2e, dengan nilai setara USD 56,15 juta atau Rp 842 milyar,” sambung Alue.
Alue menuturkan, target-target yang selama ini sudah dipasang bakal tercapai pada 2030 nanti. Hal ini dicapai dengan dukungan maksimal dari Norwegia.
Selain itu, dengan dilanjutkannya kerja sama ini, Norwegia bakal meningkatkan kemitraan hingga pembangunan perekonomian di tingkat dasar sampai restorasi gambut.
“Kemudian mendukung juga kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di tingkat lapangan, meningkatkan upaya-upaya pembangunan pembibitan desa, meningkatkan lagi restorasi gambut melalui pembahasan gambut,“ urai Alue.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruanda Agung Sugardiman mengakui kerja sama kedua negara cukup baik.
Menurutnya, salah satu yang bisa dibanggakan adalah terkait lahan gambut. Selain itu, program yang disiapkan juga membantu untuk kebijakan satu peta.
“Salah satu yang bisa kita banggakan dari kerja sama ini adalah kita sudah berhasil melakukan moratorium pemberian izin baru di lahan atau hutan primer dan gambut ini sejak tahun 2011 bahkan tahun lalu ini menjadi permanen,” kata Ruanda. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan