JAKARTA -- Dua hari menjelang hari pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta, ternyata masih banyak warga DKI yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
Hal ini dikemukan oleh Dewi Aryani, juru kampanye pasangan calon gubernu (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang diusung PDI Perjuangan-Partai Gerindra, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Minggu (8/7).
Dewi mengklaim fakta banyaknya warga yang terancam tidak bisa ikut dalam pemilukada tersebut.
Menurut Dewi, harusnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, melihat bahwa tidak terdaftarnya pemilih DKI dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukan persoalan teknis administratif.
"Hak untuk memilih merupakan hak konstitusional warga negara. Penghilangan hak memilih merupakan kejahatan demokrasi. Satu orang warga tidak terdaftar saja menunjukkan penurunan kualitas demokrasi. Lebih-lebih di DKI disinyalir ada puluhan ribu warga yang tidak bisa memilih," kata Dewi.
Ia mengaku menerima laporan dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Eko Prasojo yang namanya tidak tercantum di DPT.
Anggota DPR Komisi VIII, Ina Amaniah, juga melaporkan tidak menerima kartu pemilih. "Semua warga DKI sedang resah. Kecurangan ditengarai makin terlihat sistemik. Jika Wamen dan anggota dewan saja dicurangi bagaimana dengan rakyat biasa? ini bisa dikategorikan kejahatan politik," katanya.
"Kami menghimbau semua calon agar mewaspadai kejanggalan dan kecurangan yang dilancarkan pihak tertentu," imbuhnya.
Anggota Komisi VII DPR itu menegaskan seluruh masyarakat DKI yang merasa belum terdaftar dan belum menerima kartu pemilih harap melaporkan kepada panwaslu kecamatan masing-masing dan posko-posko pengaduan Jokowi-Ahok yang tersebar dimana-mana.
"Mari junjung tinggi transparansi dan sportivitas pilkada. DKI adalah barometer politik negeri ini. Akan menjadi acuan dan perhitungan kematangan berdemokrasi kita semua. Jangan dihancurkan dengan kecurangan dan kepentingan sesaat," katanya.
Dia menegaskan, kejahatan politik harus dihentikan. "Rakyat akan memberontak, karena hanya akan membuat rakyat makin menderita," jelasnya.
Dewi menegaskan bahwa tim kampanye Jokowi-Ahok siap bekerja sama dengan pasangan lain di luar incumbent. Ia mengajak, sebaiknya segera bertemu dan membentuk posko-posko advokasi bagi warga DKI yang belum menerima undangan memilih. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas Terpuruk Dihajar Kasus Hambalang
Redaktur : Tim Redaksi