KEFAMENANU--Sebagaimana prediksi sebelum, Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di NTT tak berjalan sebagaimana jadwal yang ditentukan secara nasional. Di beberapa wilayah di NTT, pelaksanaan terpaksa harus ditunda, dan baru dimulai setelah jam 12.00 Wita. Penundaan ini diakibatkan oleh pengiriman naskah UN dari Jakarta yang telat sampai ke Kupang dan selanjutnya didistribukan ke-21 kabupaten/kota di NTT.
Hingga H-1 UN, baru Kota Kupang dan Kabupaten Sikka saja yang sudah siap menggelar UN, itupun masih ada soal yang kurang sehingga diambil jalan keluar dengan mem-fotocopy. Dari pantauan Timor Ekspress (Grup JPNN) di lapangan, naskah-naskah UN itu baru tiba di kabupaten Senin (22/4) dinihari. Walau tiba subuh, naskah itu tak bisa langsung didistribusikan ke sekolah penyelenggara karena harus disortir terlebih dahulu sehingga naskah UN itu baru tiba di sekolah sekira jam 11.00 Wita. Bahkan di Kabupaten TTU, UN baru digelar pukul 16.00 Wita. Hal ini membuat para siswa tertekan karena harus menunggu lebih kurang sembilan jam.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) RI, Musliar Kasim yang memantau langsung pelaksanaan UN di NTT, bahkan terjun langsung ke wilayah perbatasan RI-Timor Leste seperti di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Belu hanya bisa maklum dengan kondisi ini.
Kunjungan Wamendikbud ke wilayah perbatasan itu didampingi Kepala Dinas PPO NTT, Klemens Meba, Rektor Undana, Prof. Ir. Frans Umbu Data, Ph.D dan sejumlah pejabat lainnya.
Di Atambua, Kabupaten Belu, Wamendikbud mengunjungi beberapa sekolah diantaranya SMP Maubesi dan SMP Aurora. Sedangkan di Kefamenanu, Musliar memantau UN di SMPN 1 Kefamenanu. Pantauan ini dilakukannya sekira pukul 16.00 Wita ditemani Bupati TTU, Raymundus Fernandez.
Kepada koran ini, Musliar mengatakan kekurangan soal UN bisa ditempuh dengan cara difoto copy asalkan disaksikan pihak kemanan termasuk panitia UN. Hal itu, katanya, bisa dilakukan karena memang soal antara satu siswa dengan siswa yang lain berbeda. “Jangan percaya pada kunci- kunci jawaban yang disebar oknum tidak bertanggungjawab karena hal ini justru akan menyesatkan,” kata Musliar.
Ditanya mengenai kendala keterlambatan soal UN di hampir seanteru wilayah di Provinsi NTT, Musliar menjelaskan karena kesalahan percetakan. Diakuinya, sebanyak enam percetakan yang ditunjuk untuk menggandakan soal UN tahun ini, hanya empat perusahaan yang baik. "Yang satunya jelek, satunya lagi setengah jelek. Penggandaan soal UN di 11 provinsi termasuk NTT oleh perushaan yang ditunjuk itulah yang paling tidak menyelesaikan penggandaan soal dengan baik terutama SMA dan SMP. Ketika melihat persoalan ini muncul, maka empat perusahaan yang sudah menyelesaikan penggandaan soal lalu diminta mengambilalih pekerjaan yang tidak beres itu. Tidak tidak sementara membela diri tyetapi itulah fakta yang terjadi,” tegas Wamendikbud.
Mengenai kesalahan penggandaan soal UN yang terjadi, pihaknya sudah meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi dan jika ada yang melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi. Kesalahan yang dilakukan perusahaan yag bertugas melakukan percetakan ini, ujarnya, karena memang penggandaan soal UN tahun ini dibuat 20 paket untuk masing-masing mata pelajaran.
Hal ini, lanjutnya, karena perusahaan tidak memiliki manajemen yang baik sejak awal sehingga muncul persoalan besar. “Jika UN SMP yang sedianya digelar hari ini (Kemarin Red) kemudian diundur satu hari maka soal UN yang ada tidak bisa terpakai lagi saat digelarnya UN susulan atau dengan kata lain harus dicetak ulang. Setelah memastikan semua perjalanan UN SMP ternyata semua berjalan aman,” kata Wamendikbud sembari meminta agar media jangan membuat pemberitaan yang kontroversi.
Sementara mengenai dampak molornya UN SMP yang ada di Kabupaten TTU Sembilan jam ia memsatikan tidak akan mempengaruhi anjloknya nilai UN SMP tahun ini. Diakuinya, pengalihan penggandaan soal UN yang kemudian diambilalih pemerintah pusat harus dilakukan karena sebelumnya ada sinyalemen jika penggandaan soal UN dilakukan di daerah seperti ada kebocoran soal UN dan soal efisiensi harga satuan pembuatan soal UN. “Menurut saya kesalahan yang terjadi kali ini adalah malapetaka dan bukan karena sesuatu yang disengajakan. Hal ini juga selanjutnya akan dievaluasi untuk diketahui sebab adanya kejadian ini,” ujar Musliar.
Sementara Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemprov NTT untuk menunda UN hari pertama. "Ujian hari pertama bisa diundur, sementara untuk ujian hari kedua dan seterusnya bisa berjalan sesuai jadwal waktu yang ada," jelas Raymundus.
Bupati Raymundus mengaku, dirinya sebenarnya keberatan untuk melaksanakan UN hari pertama karena terkesan dipaksakan. Pihaknya sudah meminta untuk menunda UN hari pertama, namun pemerintah pusat tetap menginginkan agar tetap dilaksanakan. “Saya berterus terang mengatakan jika saya berkeberatan dengan pelaksaan UN SMP kali ini. Hal yang pertama yakni soal psikologi anak yang akan mengikuti UN akan sangat berpengaruh. Saya sudah minta Dinas PPO untuk mengumumkan agar ditunda UN SMP pada hari pertama. Namun sesuai informasi pada Minggu malam harus tetap dilakukan,” tegas sosok nomor satu di Kabupaten TTU itu. “Pelaksaan UN SMP hari pertama, memang diskors sembilan jam. Saya cukup keberatan dank arena keberatan itulah maka Wamendikbud harus meluangkan waktu berkunjung ke Kabupaten TTU," tambahnya.
Menurut dia, semua sekolah melalui kepala sekolah sudah membuat pernyataan bahwa pelaksaan UN SMP harus dimulai Senin kemarin. Sementara mengenai dampak UN SMP tahun ini yang dipaksakan sekali, Raymundus menegaskan kalau nilai UN SMP tahun ini jelas akan anjlok. “Menurut saya nilai UN tahun ini akan kembali anjlok. Hal ini jelas karena dipengaruhi oleh penundaan UN. Oleh karena itu saya minta kepada Pempus untuk mempercayai Pemprov NTT soal penggandaan soal UN. Sesuai fakta tahun- tahun yang lalu semua proses UN berjalan aman tanpa ada kendala,” kata Raymundus. Dirinya juga bertekad akan menyampaikan protes Pemkab TTU langsung ke Wamendikbud terkait pelaksaan UN SMP kali ini yang terkesan dipaksakan.
Diskorsnya UN SMP di TTU tidak saja dirasakan para pelajar, tapi juga para kepala sekolah. Beberapa kepala sekolah yang ditemui di sela-sela penyortiran soal UN SMP mengeluh. Mereka mengaku amburadulnya pengiriman soal UN membuat para pelajar kecewa. “Kita ini mau fokus ikuti UN bagaimana, kalau soal UN sendiri tibanya terlambat?” tegas para kepala SMP di Kota Kefamenanu itu.
Sementara Ketua Panitia UN Kabupaten TTU, Emanuel Anunu, menjelaskan, distribusi soal UN dari provinsi baru tiba di Kefamenanu pukul 01.00 Wita, dini hari kemarin. Soal UN itu baru selesai diturunkan pukul 02.00 dini hari. “Lantaran soal UN SMP baru tiba dini hari tadi (Kemarin Red), maka tidak langsung didistribusikan ke semua sekolah penyelenggaran di Kafemenanu. Hal ini jelas terkendala pada pelaksanaan UN yang seharusnya dimulai pukul 07.30 Wita, molor hingga pukul 16.00 Wita," ujar Emanuel.
Pelaksanaan UN SMP hari pertama di Kabupaten Belu menuai kendala. Sebab jadwal pelaksanaan UN yang seharusnya dimulai dari pukul 08.00 Wita terpaksa molor ke pukul 12.00 Wita. Kasus ini berlaku secara menyeluruh untuk 53 sekolah penyelenggara di Belu. "Bahan UN baru tiba di Atambua tadi pagi jam 4 karena terlambat penyaluran dari propinsi. Tadi malam kami sudah sepakat dengan semua kepala sekolah SMP untuk tunda ke pukul 12 siang ini," ungkap Kadis PPO Belu, Patris Asa, saat ditemui Timor Express di Bandara Haliwen Atambua, Senin (22/4).
Menurut Asa, kasus penundaan jadwal pelaksanaan UN dari jadwal sesungguhnya tidak mempengaruhi psikologi peserta UN SMP di wilayah 24 Kecamatan itu. Sebab penundaannya sudah disampaikan ke semua sekolah sebelum pelaksanaan UN pagi ini. "Guru-guru sudah sampaikan ke anak-anak sejak kemarin sore. Jadi tidak ada masalah bagi anak-anak peserta UN SMP di daerah ini," kata Patris. (mg-10/ogi/mg-14/kr-8/jun/(k r7/aln)
Hingga H-1 UN, baru Kota Kupang dan Kabupaten Sikka saja yang sudah siap menggelar UN, itupun masih ada soal yang kurang sehingga diambil jalan keluar dengan mem-fotocopy. Dari pantauan Timor Ekspress (Grup JPNN) di lapangan, naskah-naskah UN itu baru tiba di kabupaten Senin (22/4) dinihari. Walau tiba subuh, naskah itu tak bisa langsung didistribusikan ke sekolah penyelenggara karena harus disortir terlebih dahulu sehingga naskah UN itu baru tiba di sekolah sekira jam 11.00 Wita. Bahkan di Kabupaten TTU, UN baru digelar pukul 16.00 Wita. Hal ini membuat para siswa tertekan karena harus menunggu lebih kurang sembilan jam.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) RI, Musliar Kasim yang memantau langsung pelaksanaan UN di NTT, bahkan terjun langsung ke wilayah perbatasan RI-Timor Leste seperti di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Belu hanya bisa maklum dengan kondisi ini.
Kunjungan Wamendikbud ke wilayah perbatasan itu didampingi Kepala Dinas PPO NTT, Klemens Meba, Rektor Undana, Prof. Ir. Frans Umbu Data, Ph.D dan sejumlah pejabat lainnya.
Di Atambua, Kabupaten Belu, Wamendikbud mengunjungi beberapa sekolah diantaranya SMP Maubesi dan SMP Aurora. Sedangkan di Kefamenanu, Musliar memantau UN di SMPN 1 Kefamenanu. Pantauan ini dilakukannya sekira pukul 16.00 Wita ditemani Bupati TTU, Raymundus Fernandez.
Kepada koran ini, Musliar mengatakan kekurangan soal UN bisa ditempuh dengan cara difoto copy asalkan disaksikan pihak kemanan termasuk panitia UN. Hal itu, katanya, bisa dilakukan karena memang soal antara satu siswa dengan siswa yang lain berbeda. “Jangan percaya pada kunci- kunci jawaban yang disebar oknum tidak bertanggungjawab karena hal ini justru akan menyesatkan,” kata Musliar.
Ditanya mengenai kendala keterlambatan soal UN di hampir seanteru wilayah di Provinsi NTT, Musliar menjelaskan karena kesalahan percetakan. Diakuinya, sebanyak enam percetakan yang ditunjuk untuk menggandakan soal UN tahun ini, hanya empat perusahaan yang baik. "Yang satunya jelek, satunya lagi setengah jelek. Penggandaan soal UN di 11 provinsi termasuk NTT oleh perushaan yang ditunjuk itulah yang paling tidak menyelesaikan penggandaan soal dengan baik terutama SMA dan SMP. Ketika melihat persoalan ini muncul, maka empat perusahaan yang sudah menyelesaikan penggandaan soal lalu diminta mengambilalih pekerjaan yang tidak beres itu. Tidak tidak sementara membela diri tyetapi itulah fakta yang terjadi,” tegas Wamendikbud.
Mengenai kesalahan penggandaan soal UN yang terjadi, pihaknya sudah meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi dan jika ada yang melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi. Kesalahan yang dilakukan perusahaan yag bertugas melakukan percetakan ini, ujarnya, karena memang penggandaan soal UN tahun ini dibuat 20 paket untuk masing-masing mata pelajaran.
Hal ini, lanjutnya, karena perusahaan tidak memiliki manajemen yang baik sejak awal sehingga muncul persoalan besar. “Jika UN SMP yang sedianya digelar hari ini (Kemarin Red) kemudian diundur satu hari maka soal UN yang ada tidak bisa terpakai lagi saat digelarnya UN susulan atau dengan kata lain harus dicetak ulang. Setelah memastikan semua perjalanan UN SMP ternyata semua berjalan aman,” kata Wamendikbud sembari meminta agar media jangan membuat pemberitaan yang kontroversi.
Sementara mengenai dampak molornya UN SMP yang ada di Kabupaten TTU Sembilan jam ia memsatikan tidak akan mempengaruhi anjloknya nilai UN SMP tahun ini. Diakuinya, pengalihan penggandaan soal UN yang kemudian diambilalih pemerintah pusat harus dilakukan karena sebelumnya ada sinyalemen jika penggandaan soal UN dilakukan di daerah seperti ada kebocoran soal UN dan soal efisiensi harga satuan pembuatan soal UN. “Menurut saya kesalahan yang terjadi kali ini adalah malapetaka dan bukan karena sesuatu yang disengajakan. Hal ini juga selanjutnya akan dievaluasi untuk diketahui sebab adanya kejadian ini,” ujar Musliar.
Sementara Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemprov NTT untuk menunda UN hari pertama. "Ujian hari pertama bisa diundur, sementara untuk ujian hari kedua dan seterusnya bisa berjalan sesuai jadwal waktu yang ada," jelas Raymundus.
Bupati Raymundus mengaku, dirinya sebenarnya keberatan untuk melaksanakan UN hari pertama karena terkesan dipaksakan. Pihaknya sudah meminta untuk menunda UN hari pertama, namun pemerintah pusat tetap menginginkan agar tetap dilaksanakan. “Saya berterus terang mengatakan jika saya berkeberatan dengan pelaksaan UN SMP kali ini. Hal yang pertama yakni soal psikologi anak yang akan mengikuti UN akan sangat berpengaruh. Saya sudah minta Dinas PPO untuk mengumumkan agar ditunda UN SMP pada hari pertama. Namun sesuai informasi pada Minggu malam harus tetap dilakukan,” tegas sosok nomor satu di Kabupaten TTU itu. “Pelaksaan UN SMP hari pertama, memang diskors sembilan jam. Saya cukup keberatan dank arena keberatan itulah maka Wamendikbud harus meluangkan waktu berkunjung ke Kabupaten TTU," tambahnya.
Menurut dia, semua sekolah melalui kepala sekolah sudah membuat pernyataan bahwa pelaksaan UN SMP harus dimulai Senin kemarin. Sementara mengenai dampak UN SMP tahun ini yang dipaksakan sekali, Raymundus menegaskan kalau nilai UN SMP tahun ini jelas akan anjlok. “Menurut saya nilai UN tahun ini akan kembali anjlok. Hal ini jelas karena dipengaruhi oleh penundaan UN. Oleh karena itu saya minta kepada Pempus untuk mempercayai Pemprov NTT soal penggandaan soal UN. Sesuai fakta tahun- tahun yang lalu semua proses UN berjalan aman tanpa ada kendala,” kata Raymundus. Dirinya juga bertekad akan menyampaikan protes Pemkab TTU langsung ke Wamendikbud terkait pelaksaan UN SMP kali ini yang terkesan dipaksakan.
Diskorsnya UN SMP di TTU tidak saja dirasakan para pelajar, tapi juga para kepala sekolah. Beberapa kepala sekolah yang ditemui di sela-sela penyortiran soal UN SMP mengeluh. Mereka mengaku amburadulnya pengiriman soal UN membuat para pelajar kecewa. “Kita ini mau fokus ikuti UN bagaimana, kalau soal UN sendiri tibanya terlambat?” tegas para kepala SMP di Kota Kefamenanu itu.
Sementara Ketua Panitia UN Kabupaten TTU, Emanuel Anunu, menjelaskan, distribusi soal UN dari provinsi baru tiba di Kefamenanu pukul 01.00 Wita, dini hari kemarin. Soal UN itu baru selesai diturunkan pukul 02.00 dini hari. “Lantaran soal UN SMP baru tiba dini hari tadi (Kemarin Red), maka tidak langsung didistribusikan ke semua sekolah penyelenggaran di Kafemenanu. Hal ini jelas terkendala pada pelaksanaan UN yang seharusnya dimulai pukul 07.30 Wita, molor hingga pukul 16.00 Wita," ujar Emanuel.
Pelaksanaan UN SMP hari pertama di Kabupaten Belu menuai kendala. Sebab jadwal pelaksanaan UN yang seharusnya dimulai dari pukul 08.00 Wita terpaksa molor ke pukul 12.00 Wita. Kasus ini berlaku secara menyeluruh untuk 53 sekolah penyelenggara di Belu. "Bahan UN baru tiba di Atambua tadi pagi jam 4 karena terlambat penyaluran dari propinsi. Tadi malam kami sudah sepakat dengan semua kepala sekolah SMP untuk tunda ke pukul 12 siang ini," ungkap Kadis PPO Belu, Patris Asa, saat ditemui Timor Express di Bandara Haliwen Atambua, Senin (22/4).
Menurut Asa, kasus penundaan jadwal pelaksanaan UN dari jadwal sesungguhnya tidak mempengaruhi psikologi peserta UN SMP di wilayah 24 Kecamatan itu. Sebab penundaannya sudah disampaikan ke semua sekolah sebelum pelaksanaan UN pagi ini. "Guru-guru sudah sampaikan ke anak-anak sejak kemarin sore. Jadi tidak ada masalah bagi anak-anak peserta UN SMP di daerah ini," kata Patris. (mg-10/ogi/mg-14/kr-8/jun/(k r7/aln)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rp20 Miliar Bantuan Untuk Guru Daerah 3T
Redaktur : Tim Redaksi