Wamenhub Nilai Ganjil-Genap Bukan Solusi Terbaik

Jumat, 14 Desember 2012 – 16:23 WIB
JAKARTA - Kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil-genap yang akan diterapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai bukan solusi terbaik. Sistem Electronic Road Pricing (ERP) dinilai lebih efektif dalam membatasi kendaraan pribadi.

"Sebetulnya yang paling efektif adalah langsung menerapkan ERP, karena dengan ERP itu lebih terkontrol untuk semua," kata Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, kepada wartawan di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (14/12).

Sistem ERP dinilai lebih baik karena berlaku untuk semua kendaraan pribadi. Berbeda dengan sistem ganjil-genap yang hanya berlaku untuk kendaraan dengan plat nomor tertentu.

Selain itu ERP juga lebih menguntungkan secara ekonomi. Pasalnya, kebijakan ini menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dari tarif yang harus dibayarkan pengendara kendaraan pribadi. Hal ini tidak didapatkan dari kebijakan ganjil-genap.

Menurut Bambang, pemasukan ini nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki transportasi umum.

"Sehingga ada cross subsidi yang bisa dilakukan antara angkutan pribadi dengan angkutan umum," terangnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa alasan belum diberlakukannya ERP karena landasan hukumnya belum lengkap. Saat ini Pemprov DKI tengah menggodok dasar hukum ERP bersama dengan kementerian terkait.

 "Saya mendengar mereka masih menunggu landasan hukum dari Kemenkeu, terutama untuk retribusi daerahnya. Saya kira dari kami, dari Kemenhub sudah selesai, karena dari Peraturan Pemerintah tentang lalu lintas angkutan jalan sudah ada di situ," papar wakil dari Menteri Perhubungan EE.Mangindaan itu.

Sekedar diketahui, ERP adalah sistem pembatasan kendaraan dengan mengenakan tarif pada jalan-jalan di area tertentu. Nantinya, kendaraan pribadi yang melewati jalan tersebut diwajibkan membayar sejumlah uang sesuai harga yang ditetapkan.

Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan menyatakan, lebijakan ERP belum bisa diterapkan karena terbentur masalah hukum.

"Masalah ERP perlu waktu, buat infrastrukturnya, legal aspeknya. Kalau ganjil genap tidak, itu lebih cepat. Apakah kita akan menunggu berlama-lama?" imbuh Pristono.

Meski begitu, Pristono memastikan bahwa nantinya Pemprov DKI akan menerapkan ERP juga.

"Ganjil genap itu adalah pemecahan antara. Jadi nanti alat-alatnya sama saja dengan di ERP. ERP kan lihat plat nomor juga, jadi kameranya sama," tandasnya. (dil/jpnn)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Tol Dalam Kota Macet, Penumpang Busway Menumpuk

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler