JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), Eko Prasodjo, menyodorkan lima strategi sebagai resep bagi daerah untuk memberdayakan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) masyarakatnya. Menurutnya, kunci untuk membangkitkan masyarakat berjiwa wirausaha juga dimulai dari birokrasi.
Strategi itu disodorkan Eko, saat tampil sebagai pembicara pada sebuah seminar di Kantor Kemenpan RB, Sabtu (18/2). "Yang pertama adalah mengembangkan pemerintahan yang entrepreneur. Bagaimana mau menciptakaan masyarakat entrepreneur kalau pemdanya tidak melakukannya" Jiwa entrepreneur Pemda itu artinya ya birokrasi yang bersih, melayani dan kompeten," papar Eko.
Meski demikian ia tak menampik problem di daerah, terutama yang bari dimekarkan. Yakni tentang tuntutan masyarakat tempatan atau warga asli setempat yang ingin masuk ke dalam birokrasi pemerintahan. Eko tak mempersoalkannya jika masyarakat tempatan masuk birokrasi melalui proses seleksi yang fair.
Hanya saja ia mempersoalkan jika kekerabatan dan kekeluargaan masih mewarnai rekrutmen birokrasi maupun promosi jabatan. "Bagi daerah baru, tantangannya adalah apa manfaat pemekaran itu bagi masyarakat tempatan. Mereka ingin masuk ke pemerintahan. Masalahnya bagaimana pola rekrutmennya. Tidak masalah warga tempatan asal memenuhi passing grade, kalau di bawah itu (passing grade) ya jangan," cetusnya.
Strategi kedua adalah menemukan kembali budaya dan modal sosial di masyarakat yang dapat digunakan untuk mengikis korupsi dan nepotisme. Ia mencontohlan nilai inti masyarakat Melayu di Kepulauan Riau berangkat dari nilai-nilai Islam.
"Islam itu antikorupsi, tetapi kenapa di dalam masyarakat Islam bisa timbul korupsi dan nepotisme" Harus dikembangkan nilai-nilai antikorupsi itu," cetusnya. "Melayunya satu rumpun, tapi mengapa mereka di Malaysia bisa lebih bagus" Birokrasinya juga punya semangat melayani," ucapnya.
Strategi ketiga adalah pengembangan program yang berbasis pada potensi. Ia pun mendorong agar Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada diberdayakan sebagai pusat pelatihan kewirausahaan. Sayangnya, imbuh Eko, mayoritas daerah justru mengembalikan pengelolaan BLK ke pusat dengan alasan karena tidak menguntungkan.
"Manfaatkan saja sebagai community college. Tapi jangan yang kecil-kecil seperti bengkel. Tapi bagaimana mendorong BLK jadi training center kewiraussahaan," imbuhnya.
Strategi keempat adalah memberdayakan jaringan atau networking. "Orang bisa datang dari latar belakang berbeda. Tapi pasti masing-masing punya jaringan. Mungkin yang bisnis bisa bawa investor," cetusnya.
Strategi terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia. Ia menyarankan agar sekolah-sekolah mulai memasukkan entrepreneurship sebagai mata pelajaran. "Sedini mungkin, termasuk di SD. Kabupaten Sragen di Jawa Tengah sudah memulainya," paparnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Dianggap Keliru Posisikan Peran Media
Redaktur : Tim Redaksi