JAKARTA--Pemberlakuan kurikulum pendidikan 2013 diramalkan bakal tersendat, karena anggarannya masih tertahan di DPR. Meski begitu, Wakil Presiden (Wapres) Boediono menginstruksikan pemberlakukan kurikulum 2013 pada awal Juli nanti, tidak molor. Dia menginstruksikan pelaksanaan kurikulum baru ini dilakukan secara realistis atau bertahap.
"Perubahan kurikulum itu tak harus tuntas tahun ini. Kita harus realistis berapa banyak yang bisa kita mulai pada 2013, 2014 dan 2015. Tentu tak bisa sekaligus. Tapi jangan molor, jangan menghilangkan waktu karena yang rugi adalah anak-anak kita sendiri, yang tak bisa menerima manfaat dari kurikulum yang baru," kata Boediono saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemdikbud, Depok, Senin (11/2).
Boediono memaparkan, jangka waktu tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan kurikulum 2013. Secara garis besar, isinya akan merupakan keseimbangan hard skill yakni pengetahuan dan keterampilan teknis serta soft skill yakni kemampuan bersosialisasi, bekerja sama dan toleransi. "Karena itu, persiapan pelaksanaan kurikulum baru tersebut, dilakukan sebaik mungkin, baik dari segi isi, infrastruktur, guru maupun buku," ujar dia.
Di samping itu, Boediono kembali menekankan bahwa Indonesia diberi karunia sumber daya alam yang cukup baik, namun hal itu tidak berarti banyak tanpa pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, komunitas pendidik memegang peran sentral dalam menyiapkan generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya demi kemajuan Indonesia. "Tanpa generasi yang lebih baik, maka suatu bangsa akan bergerak stagnan, kalau tidak mundur," katanya.
Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh menyambut baik arahan sekaligus restu dari Boediono itu. "Saatnya kita membahas implementasi kurikulum baru ini," katanya. Dia mengakui sama sekali tidak mencemaskan pembahasan anggaran kurikulum 2013 bersama Komisi X DPR.
Nuh juga memparkan perkembangan teknis terkait pengadaan buku kurikulum 2013. Dia memastikan jika buku yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat sudah cukup. "Jadi tidak perlu lagi masyarakat dibebani membeli buku-buku suplemen," katanya.
Pengadaan buku suplemen itu juga ditekan dengan memberikan bekal yang cukup mendalam kepada para guru. Mantan rektor ITS itu mengatakan jika para guru begitu menguasai materi kurikulum 2013, mereka tidak perlu lagi pengadaan buku-buku suplemen lainnya. Nuh mengatakan untuk mengontrol implementasi kurikulum 2013 di lapangan, akan dibentuk badan khusus yang bersifat sementara. (ken/wan)
"Perubahan kurikulum itu tak harus tuntas tahun ini. Kita harus realistis berapa banyak yang bisa kita mulai pada 2013, 2014 dan 2015. Tentu tak bisa sekaligus. Tapi jangan molor, jangan menghilangkan waktu karena yang rugi adalah anak-anak kita sendiri, yang tak bisa menerima manfaat dari kurikulum yang baru," kata Boediono saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemdikbud, Depok, Senin (11/2).
Boediono memaparkan, jangka waktu tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan kurikulum 2013. Secara garis besar, isinya akan merupakan keseimbangan hard skill yakni pengetahuan dan keterampilan teknis serta soft skill yakni kemampuan bersosialisasi, bekerja sama dan toleransi. "Karena itu, persiapan pelaksanaan kurikulum baru tersebut, dilakukan sebaik mungkin, baik dari segi isi, infrastruktur, guru maupun buku," ujar dia.
Di samping itu, Boediono kembali menekankan bahwa Indonesia diberi karunia sumber daya alam yang cukup baik, namun hal itu tidak berarti banyak tanpa pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, komunitas pendidik memegang peran sentral dalam menyiapkan generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya demi kemajuan Indonesia. "Tanpa generasi yang lebih baik, maka suatu bangsa akan bergerak stagnan, kalau tidak mundur," katanya.
Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh menyambut baik arahan sekaligus restu dari Boediono itu. "Saatnya kita membahas implementasi kurikulum baru ini," katanya. Dia mengakui sama sekali tidak mencemaskan pembahasan anggaran kurikulum 2013 bersama Komisi X DPR.
Nuh juga memparkan perkembangan teknis terkait pengadaan buku kurikulum 2013. Dia memastikan jika buku yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat sudah cukup. "Jadi tidak perlu lagi masyarakat dibebani membeli buku-buku suplemen," katanya.
Pengadaan buku suplemen itu juga ditekan dengan memberikan bekal yang cukup mendalam kepada para guru. Mantan rektor ITS itu mengatakan jika para guru begitu menguasai materi kurikulum 2013, mereka tidak perlu lagi pengadaan buku-buku suplemen lainnya. Nuh mengatakan untuk mengontrol implementasi kurikulum 2013 di lapangan, akan dibentuk badan khusus yang bersifat sementara. (ken/wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BOS dan BSM Belum Mampu Hapuskan Putus Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi