Wapres Minta Pramuka Rebranding

Kamis, 06 November 2014 – 18:18 WIB
Jusuf Kalla. Foto: Ismail Amin/Radar Makassar/JPNN)

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah berencana me-rebranding Pramuka. Sebab, selama ini gerakan kepemudaan itu tidak mendapat simpati dari kalangan pelajar. Terbukti, semakin lama semakin sedikit yang ikut kegiatan kepanduan itu.

Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault menyebut Pramuka selama ini terkesan tradisional dan bersifat rutinitas. Sehingga, Pramuka kurang menjawab tantangan jaman.

BACA JUGA: Penuhi Kebutuhan Pilot di Indonesia, IIFA Dirikan Sekolah Penerbangan

“Anak-anak muda jika ditanya Pramuka itu apa? Ya paling taunya baju pramuka saja,” kata Adhyaksa usai menghadap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Jakarta hari ini (6/11). 

Menurut mantan menpora itu, Pramuka sebagai organisasi kepemudaan harus senantiasa dinamis. Salah satu contohnya, anak muda sekarang terkesan enggan berorganisasi dan memakai seragam. Mereka cenderung lebih individual.

BACA JUGA: Di Surabaya Sekolah Gratis, Kartu Pintar Diapakan?

“Mereka seperti citizen journalist. Mengabarkan ke seluruh orang lewat media sosial seperti twitter tapi, tidak mau berorganisasi,” katanya.

Permasalahan yang lain yakni, terbatasnya anggaran. Adhyaksa mengatakan tahun lalu, Pramuka hanya mendapatkan dana operasional sekitar Rp 40 miliar. Jumlah itu masih terbilang minim.

BACA JUGA: Kembangkan Human Capital, Balai Pustaka Gandeng LPDP

“Kurang. Kita harus bayar karyawan di kwarnas dan Cibubur. Setiap bulan saja total pengeluaran untuk gaji mereka Rp 500-600 juta,” paparnya.

Untuk mensiasati itu, dia mengatakan wakil presiden meminta Pramuka untuk lebih menjawab tantangan jaman. Khususnya, generasi muda. Bagaimana mengambil simpati kaum pelajar dengan kegiatan kemanusiaan.

Sedangkan anggaran, Adhyaksa menyebut nantinya pemerintah akan membantu. Selain itu, pramuka akan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta untuk mencari dana corporate social responsibility (CSR).

“Kami tidak bisa sendiri. Mungkin nanti kegiatan kami akan bekerja sama dengan kementerian. Seperti Kementerian Kehutanan, Kesehatan, dan Pendidikan. Untuk CSR sudah ada beberapa perusahaan yang mau membantu,” katanya. (aph/dio)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemdikbud Bilang Kurang Guru, KemenPAN-RB Moratorium CPNS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler