“Jadi manfaatin bener deh, kampanye penajaman visi misi. Biar kami kagak salah milih. Tahu siapa yang terbaik dari dua calon yang bertanding,” komentar salah satu warga, kemarin (11/9). “Udah puyeng ngeliat pasangan calon saling bantah, saling tuduh,” imbuhnya.
Kondisi itu sebenarnya bisa dimaklumi. Pasalnya, pasangan calon memang harus berhati-hati jika memaparkan visi misinya. Bisa-bisa dianggap kampanye duluan.
Sementara itu, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) DKI Jakarta Wahyu Dinata mengingatkan semua calon agar mengobati kerinduan tersebut. “Jadi pas kampanye penajaman visi misi, jangan sampai ada saling hujat. Semua calon harus menampilkan program kerjanya masing-masing,” tegas Wahyu, Selasa kemarin (11/9).
Dia menambahkan, saat kampanye penajaman visi misi, akan bisa terbaca dukungan dana. Pasalnya calon diperkenankan mendatangi warga. Serta melakukan pertemuan tertutup, tanpa dibatasi jumlahnya. “Atribut-atribut kampanye harus dipasang di sekitar lokasi kampanye. Persoalannya, karena tempatnya tidak dibatasi, atribut itu bisa dipasang di mana saja,” jelas Wahyu. Sebab bisa saja beralasan, berencana menggelar kampanye di wilayah itu.
Wahyu menambahkan, tidak diwajibkannya melaporkan dana kampanye di putaran kedua, pasangan calon bisa saja bakal jor-joran. Termasuk juga para pengusaha dan individu yang bersimpati pada pasangan calon. Sebab mereka tidak perlu khawatir bakal ketahuan memberikan dukungannya. Dikarenakan, tidak wajib dicatat sumbangan yang dilakukan. “Jadi kami juga himbau warga untuk mewaspadai politik uang. Jangan karena iming-iming uang mempengaruhi pilihan. Laporkan saja jika ada yang menawarkan, KIPP siap memfasilitasi,” jelas Wahyu.
Dia menambahkan, dalam kampanye putaran kedua, KPU DKI juga akan memfasilitasi. Yakni talkshow ataupun debat kandidat di media televisi. “Manfaatkanlah sebaik-baiknya acara itu untuk menyampaikan program dan keunggulan masing-masing,” pungkas Wahyu.
Terkait kampanye, anggota KPU DKI Jakarta yang membidangi kampanye, Suhartono beberapa waktu lalu mengungkapkan, dalam putaran kedua, kampanye tidak ada pembagian zona. Calon juga bebas datang ke warga. Tidak dibatasi. Walaupun begitu, pemberitahuan dan izin kampanye tetap harus dilayangkan ke kepolisian. KPU DKI tidak akan menentukan lokasi kampanye pada putaran kedua.
“Kami tidak atur. Mereka sendiri yang menentukan, mau kampanye di mana. Tempatnya bisa di gedung tertutup atau mengunjungi warga,” terang Suhartono.
Dalam kampanye putaran kedua KPU DKI kata dia, memfasilitasi debat publik di dua stasiun televisi. Adapun materi yang dibahas ada empat hal. Yakni, soal infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan dan sosial budaya. (dai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Susun Kriteria Cawapres Pendamping Ical
Redaktur : Tim Redaksi