Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dinilai sama saja. Setidaknya, itulah yang diungkap sejumlah pengunjukrasa penolak megaproyek Mass Raptid Transit (MRT) saat melakukan aksi di depan Pasar di depan Pasar Blok A. Menurut pengunjukrasa, MRT jalur layang adalah ide Foke yang dilanjutkan oleh Jokowi.
Koordinator Masyarakat Peduli MRT Win Waluyo, mengatakan ketika mantan Gubernur Sutiyoso menjabat MRT direncanakan seluruh jalur dibuat bawah tanah. Namun di era Foke MRT tiba-tiba diubah setengahnya jalur layang. Belakangan, Jokowi dengan mengabaikan protes warga melanjutkan ide Foke untuk membuat MRT menggunakan jalur layang. "Jokowi dan Foke sama saja. Mengabaikan kepentingan warga," ujar Win saat menggelar aksi di Blok A, Rabu (7/4).
Win mengatakan, tujuan pembangunan jalur MRT layang di sepanjang Jalan Sisingamangaraja hingga Lebak Bulus lebih banyak faktor politis dan cari untung semata. Sebab, dengan jalur MRT Layang, akan ada biaya pembebasan tanah warga.
"Kalau bawah tanah kan enggak perlu ada lahan yang dibebaskan, tapi kalau layang kan ada biaya tambahan untuk pembebasan lahan. Kita sudah sama-sama tahu kan maksudnya. Kami menolak bukan soal ganti rugi lahan," tegas Win.
Koordinator Masyarakat Peduli MRT lainya, Derryl Immanalie, menyayangkan sikap acuh Jokowi pada pendemo. Mereka akan membuktikan bahwa Jokowi salah dengan menyebut yang menolak MRT hanya tiga orang. "Kami door to door di sepanjang Cipete hingga Blok M untuk menolak pembangunan ini. Sampai saat ini saya mengumpulkan sekitar 150 orang tanda tangan. Bu Waluyo (koordinator yang lain) juga 150. Itu kami mulai dari April, sampai saat ini masih jalan. Jadi salah kalau Pak Jokowi bilang yang nolak MRT layang hanya tiga orang," tegasnya.
Menurut Derryl, di antara warga yang mereka survei, ada sejumlah warga yang menyatakan mendukung pembangunan MRT layang. Namun, Derryl menuduh, warga yang mendukung adalah pihak yang selama ini menjadi kaki tangan pihak Satpol PP dari kelurahan.
"Cuma 5-10 orang. Mereka yang selama ini dekat dengan Satpol PP," ujar Derryl, yang merupakan pemilik usaha Toko Komputer Retna di Jalan Fatmawati.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa yang menolak pembangunan MRT layang di kawasan Jakarta Selatan hanya tiga orang. Jokowi mengetahui bahwa berdasarkan keluhan warga Fatmawati yang diterimanya, poin yang menjadi keberatan pembangunan, yakni MRT elevated, dapat membuat tempat warga menjadi kumuh. Terlebih, proyek MRT itu dianggap mematikan usaha warga karena tempat yang tertutup. (wok/ibl)
Koordinator Masyarakat Peduli MRT Win Waluyo, mengatakan ketika mantan Gubernur Sutiyoso menjabat MRT direncanakan seluruh jalur dibuat bawah tanah. Namun di era Foke MRT tiba-tiba diubah setengahnya jalur layang. Belakangan, Jokowi dengan mengabaikan protes warga melanjutkan ide Foke untuk membuat MRT menggunakan jalur layang. "Jokowi dan Foke sama saja. Mengabaikan kepentingan warga," ujar Win saat menggelar aksi di Blok A, Rabu (7/4).
Win mengatakan, tujuan pembangunan jalur MRT layang di sepanjang Jalan Sisingamangaraja hingga Lebak Bulus lebih banyak faktor politis dan cari untung semata. Sebab, dengan jalur MRT Layang, akan ada biaya pembebasan tanah warga.
"Kalau bawah tanah kan enggak perlu ada lahan yang dibebaskan, tapi kalau layang kan ada biaya tambahan untuk pembebasan lahan. Kita sudah sama-sama tahu kan maksudnya. Kami menolak bukan soal ganti rugi lahan," tegas Win.
Koordinator Masyarakat Peduli MRT lainya, Derryl Immanalie, menyayangkan sikap acuh Jokowi pada pendemo. Mereka akan membuktikan bahwa Jokowi salah dengan menyebut yang menolak MRT hanya tiga orang. "Kami door to door di sepanjang Cipete hingga Blok M untuk menolak pembangunan ini. Sampai saat ini saya mengumpulkan sekitar 150 orang tanda tangan. Bu Waluyo (koordinator yang lain) juga 150. Itu kami mulai dari April, sampai saat ini masih jalan. Jadi salah kalau Pak Jokowi bilang yang nolak MRT layang hanya tiga orang," tegasnya.
Menurut Derryl, di antara warga yang mereka survei, ada sejumlah warga yang menyatakan mendukung pembangunan MRT layang. Namun, Derryl menuduh, warga yang mendukung adalah pihak yang selama ini menjadi kaki tangan pihak Satpol PP dari kelurahan.
"Cuma 5-10 orang. Mereka yang selama ini dekat dengan Satpol PP," ujar Derryl, yang merupakan pemilik usaha Toko Komputer Retna di Jalan Fatmawati.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa yang menolak pembangunan MRT layang di kawasan Jakarta Selatan hanya tiga orang. Jokowi mengetahui bahwa berdasarkan keluhan warga Fatmawati yang diterimanya, poin yang menjadi keberatan pembangunan, yakni MRT elevated, dapat membuat tempat warga menjadi kumuh. Terlebih, proyek MRT itu dianggap mematikan usaha warga karena tempat yang tertutup. (wok/ibl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Air Katulampa Meninggi, Jakarta Siaga Banjir Lagi
Redaktur : Tim Redaksi