Menteri Multikultural negara bagian New South Wales John Ajaka menyesalkan tindakan seorang pria di Sydney yang menyebarkan leaflets mengenai "invasi China" dalam pasar properti Australia.

Menurut Menteri Ajaka, pria bernama Nick Folkes itu adalah seorang yang bodoh dan ingin merusak tatanan masyarakat yang harmonis di wilayah itu.

BACA JUGA: Seorang Wanita di Canberra Menang Lotere Rp 500 M

Namun Folkes sendiri mengaku sengaja menyebarkan leaflets tersebut karena para investor asal China telah menyebabkan tingginya harga perumahan yang kini tak terjangkau oleh warga lokal.

"Orang Australia sendiri terpinggirkan dari kota sementara mereka yang menginvasi itu bisa menikmati manfaat yang diwariskan oleh generasi terdahulu kita," kata Folkes.

BACA JUGA: Australia Akan Deportasi Puluhan Pekerja Ilegal Malaysia

"Orang-orang terpinggirkan atau terlupakan ini suatu saat akan dikenang sebagai 'stolen generation' yang ditendang keluar dari pasar properti oleh para penginvasi dari China," katanya.

Menurut catatan konsultan  properti Knight Frank, investor China dalam pasar properti di Sydney dan Melbourne meningkat dua kali lipat tahun lalu.

BACA JUGA: Akademisi di Melbourne Bahas Islamisasi di Indonesia

Disebutkan, investor China menanamkan lebih banyak modal dalam pasar properti di Sydney dan Melbourne dibandingkan di London dan New York.

Menurut Menteri AjakaNew South Wales merupakan masyarakat multikultur yang selama cukup dibanggakan.

"Serangan yang dilakukan orang dungu tersebut ingin merusak tatanan yang ada," katanya kesal.

Sementara itu pejabat setempat yang wilayahnya menjadi sasaran penyebaran leaflets David Brooks-Hornis menyatakan isu ini perlu didiskusikan meskipunia tidak setuju dengan isi leaflets itu.

Folkes membantah leaflets yang ia sebarkan ditujukan bagi warga Australian keturunan China, melainkan katanya semata-mata bagi para investor asal China.

"Orang asing seharusnya tidak memiliki hak untuk membeli properti di negara ini," katanya.

Dalam isi leaflets itu diketahui bahwa Folkes sedang berusaha untuk mendirikan sebuah partai politik bernama Party for Freedom.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Thailand Gelar Pertemuan Bahas Krisis Pengungsi