jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin, menyoroti rencana penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), sembako Bantuan Sosial Tunai (BST), hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan dimulai 4 Januari 2020.
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan, itu mengingatkan jangan sampai ada pemotongan bansos yang menjadi hak masyarakat.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Tri Rismaharini, Tiga Bansos Salur Serentak se-Indonesia Awal 2021
"Yang terpenting, agar tidak ada pemotongan dalam bentuk apa pun pada bansos yang menjadi hak masyarakat," kata Azis, Rabu (30/12).
Azis mengatakan pemerintah harus memastikan validitas data penerima bansos.
BACA JUGA: Pemberian Bansos Covid-19, Bu Risma: Jangan Dipakai Beli Rokok
Yakni dengan melakukan penataan dan evaluasi data penerima bansos sehingga bantuan bisa sesuai sasaran.
"Hal ini sangat penting karena dibutuhkan masyarakat guna menjalankan kehidupan dan roda perekonomian di masa pandemi saat ini," katanya.
BACA JUGA: Jokowi Minta Jajarannya Salurkan Bansos di Awal Januari
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bansos disalurkan untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.
Sehingga, diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi virus corona.
Menyikapi hal ini, politikus Partai Golkar itu mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan segala persiapan secara terukur dalam penyaluran bansos ini.
“Kemensos perlu memastikan kesiapan penyaluran Bansos. Keterlibatan Kantor Pos serta Himpunan Bank Negara (Himbara) perlu menjadi perhatian," katanya.
Azis mendorong Kemensos aktif dalam mendengar aspirasi masyarakat dengan menyediakan infrastruktur komunikasi dalam menyerap keluhan rakyat terkait bansos.
Terlebih lagi, kata Azis, bila nanti ditemukan penyelewengan ataupun pemotongan dalam proses penyaluran bansos tersebut.
“Jalur call centre perlu dibuka dalam menyerap pelaporan keluhan serta masukan dari masyarakat," katanya.
Azis mengatakan Kemensos perlu pro aktif agar niat baik bansos ini bisa terwujud dan tersalurkan sesuai mekanisme yang ada tanpa merugikan hak masyarakat.
"Sekali lagi, data sangat penting agar tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh Bansos ini," kata Azis.
Dia juga mengharapkan masyarakat pandai mempergunakan bansos ini. Bukan hanya sekadar untuk bertahan hidup, tetapi dapat berkembang dalam membangun UMKM.
Dalam hal ini ia mendorong pemerintah untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan program-program bansos.
Pemerintah perlu inovatif dalam mengembangkan program bansos, agar memberi nilai tambah serta memberi inspirasi kepada masyarakat guna mengembangkan UMKM.
"Pada akhirnya, UMKM akan berdampak positif dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat," pungkasnya. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy