jpnn.com, JAKARTA - Mutasi virus Covid-19 bisa semakin menular jika masyarakat masyarakat melakukan kegiatan mudik. Untuk mencegah terjadinya kondisi terburuk, pemerintah didorong membuat aturan ketat dan tegas.
Pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan ada beberapa mutasi virus. Mutasi virus juga bisa jadi lebih ganas dan mematikan tetapi sisi lain, masyarakat bersikeras ingin pulang kampung alias mudik Lebaran.
"Ini memang bagian yang berpotensi menimbulkan makin banyaknya kasus. Bisa jadi makin banyaknya kematian," kata Thabrany di Jakarta.
Menurut dia, perlu kebijakan yang sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus berani bilang tidak mau menerima pemudik. Jika warga memaksa mudik, pemda harus menerapkan isolasi selama 14 hari.
BACA JUGA: Rakyat Dilarang Mudik, tetapi Ratusan WNA Asal India Bebas Masuk RI, Aneh
Thabrany mengatakan Pemerintah DKI Jakarta juga harus menegaskan kepada masyarakat yang ingin kembali dari kampung halaman agar isolasi selama 14 hari.
"Sehingga masyarakat akan berpikir dua kali untuk mudik. Kalau itu sinkron, insyaallah masyarakat bisa dipaksa disiplin," ujarnya.
BACA JUGA: Larangan Mudik 2021 Terbaru: Wajib Menunjukkan Hasil Negatif Rapid Test Antigen
Dia melihat sebagian masyarakat tidak bisa diajak kompromi. Ada masyarakat yang wataknya begitu melekat pada kebiasaan-kebiasaan masa lalu sehingga perlu memaksa mereka agar disiplin.
"Jangan anggap enteng, karena mutasi virus semakin ganas dimungkinkan," sambung Thabrany.
Thabrany pun menilai kesadaran masyarakat menggunakan masker untuk mencegah penularan Covid-19 harus kembali ditingkatkan.
Jika ada masalah pada ketersediaan masker, maka pemerintah harus menyediakan agar tidak ada alasan masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan.
Selain itu, tokoh berpengaruh perlu dilibatkan untuk membuat masyarakat menjadi disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.
Edukasi masyarakat agar silaturahmi dengan keluarga di kampung tanpa mudik, misalnya dengan memanfaatkan perangkat elektronik.
Mengenai adanya beberapa kepala daerah yang tidak secara tegas melarang mudik, menurut Thabrany perlu sanksi dari pemerintah pusat. Misal, beban biaya penanggulangan kasus Covid-19 menjadi tanggung jawab daerah yang tidak melarang mudik.
"Harus ada sanksi begitu. Kalau enggak, pemda seenaknya saja," ujar Thabrany. (flo/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Natalia