“Namun harus dillihat program dan rekam jejak, terlebih siapa saja orang di balik partai pengusungnya," ujar Dosen Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Al Azhar, Al Araf, saat diskusi Pemilukada DKI Jakarta bertajuk "Prospek Penegakan HAM di DKI Jakarta Pasca Pilkada 2012", Selasa (18/9), di Jakarta.
Dia menegaskan, sebagai ibukota negara, proses pencalonan gubernur DKI Jakarta dengan pencaloan presiden menjadi simbiosis mutualisme. “Calon presiden membutuhkan kemenangan Pemilukada DKI Jakarta, agar memuluskan pada pertarungan pilpres 2014,” ujar Al Araf.
Ia juga mengingatkan, pemilih pada Pemilukada DKI Jakarta juga harus mewaspadai persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), Agung Nur Fajar menilai pertarungan Pemilukada DKI Jakarta putara kedua antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) akan berlangsung ketat. Agung memerediksikan masyarakat yang rasional akan memilih salah satu pasangan yang memiliki program konkret.
Sementara itu, berdasarkan hasil Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pasangan Foke Nara dinilai lebih mampu menyelesaikan persoalan Jakarta. "Pasangan Foke-Nara lebih mampuh menyelesaikan persoalan kota Jakarta dengan 38,50 persen dan pasangan Jokowi-Ahok 30,30 persen," ujar Direktur Riset LSI, Arman Salam, di kantor LSI di Jakarta Timur, Selasa (18/9).
Pasangan Jokowi-Ahok juga dinilai tidak mampu menyelesaikan perseoalan Jakarta dengan cepat. "Pasangan tidak mampu Foke-Nara 48,20 persen dan Jokowi-Ahok 50,10 persen," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Merasa Dilecehkan, Pemilik Warteg Marah Atas Omongan Ahok
Redaktur : Tim Redaksi