jpnn.com - SAMARINDA - Wacana penghapusan dana bantuan sosial (Bansos) yang diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sepertinya belum bisa diterima semua daerah. Misalnya saja Kota Samarinda.
Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda Nusyirwan Ismail menilai, kebijakan penghapusan Bansos tersebut memang baik, dengan harapan penghematan anggaran agar bisa dialihkan ke sektor publik yang lebih membutuhkan. Namun, katanya, kebijakan itu tidak bisa disamaratakan untuk semua daerah.
BACA JUGA: 14 Desa Tidak Miliki Tenaga Kesehatan
Dicontohkannya, keadaan di pulau Jawa tentu berbeda dengan di wilayah lain. Karena itu, ia lebih sepakat bila penyelenggaraan Bansos dievaluasi, agar penyalurannya efektif dan tepat sasaran.
"Terutama untuk pendidikan dan kesehatan yang menurut saya masih perlu mendapatkan suntikan dana dalam bentuk Bansos. Daripada pemerintah pusing membangun sekolah baru, mendingan sekolah swasta yang ada dikembangkan, dan cukup dengan memberikan suntikan dalam bentuk Bansos," ungkapnya.
BACA JUGA: Banjir Aceh Utara Rendam 400 Sekolah
Secara khusus, untuk daerah yang tengah berkembang seperti Samarinda sangat membutuhkan Bansos dalam bentuk hibah. Tentu hibah yang ia maksud harus jelas, terukur, akuntabel, serta tepat sasaran.
"Kalau langsung dipukul rata semua Bansos dihapus, saya pikir ini cukup mengagetkan juga. Tapi kalau dievaluasi, dan hanya selektif diberikan demi mendukung pendidikan dan kesehatan, saya kira sangat bagus. Dan kita sangat mendukung itu," terangnya.
BACA JUGA: Hari Ini Jokowi Hadiri Perayaan Natal di Jayapura
Yang terpenting, tegas Wawali, sekolah ataupun rumah sakit swasta sebagai sasaran Bansos tidak murni bergerak untuk kepentingan bisnis semata. Itu sebabnya, Nusyirwan berharap penghentian Bansos itu tidak berlaku 100 persen di semua sektor.
"Kalau perlu dikasih judul Bansos hanya khusus bagi pendidikan dan kesehatan. Karena dua sektor ini kita anggap sengat penting. Berbeda dengan sektor lain yang tidak terlalu fundamental," tegasnya.
Sementara itu, Nusyirwan juga mengkritisi wacana pemerintah pusat yang hendak melakukan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun ke depan. Padahal setiap tahunnya, daerah selalu membutuhkan PNS sesuai kompetensi bidang dan beban kerja.
"Kalau di Jawa mungkin bisa saja karena SDM-nya berimbang antara PNS dengan swasta. Tapi tidak untuk daerah lain. Termasuk di Samarinda sendiri. Jadi tidak bisa dipukul rata," pungkas Nusyirwan.(yes/lee)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sentuhan Budaya Batak di Misa Natal Gereja Sampit
Redaktur : Tim Redaksi