JAKARTA - Pemerintah terus berkelit terhadap ancaman pencaplokan wilayah NKRI oleh Malaysia di Dusun Camar Wulan (Camar Bulan), Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan BaratSikap pemerintah ini kian membuat DPR gemas
BACA JUGA: BKN Siap Garap NIP 67 Ribu Honorer
Sebab, menurut anggota dewan kawasan ini kaya akan sumber daya alam (SDA) minyak, timah, dan gas bumi.Paparan terhadap kekayaan alam yang terkadung di kawasan Camar Wulan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I T.B
BACA JUGA: BKN Siap Garap NIP 67 Ribu Honorer
Dia menuturkan, Indonesia tidak boleh lengah terhadap ancaman Malaysia yang berusaha menyerobot wilayah NKRIAnggota dewan dari PDIP itu menuturkan, sumber daya alam itu bisa hilang direbut Malaysia jika Indonesia kalah dalam meja perundingan
BACA JUGA: KNPI Garap Pemuda Indonesia di Luar Negeri
Merujuk pada pengalaman diplomatik dengan Malaysia, merah putih sering kalahKasus yang masih belum hilang diantaranya adalah, direbutnya pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia pada 2002 silam.Mumpung masih belum jauh, Hasanuddin berharap pemerintah harus bergerak cepatSelain mengandalkan upaya diplomasi di meja perundungan, dia mendesak pemerintah untuk mendatangi langsung wilayah berpenduduk 1.883 jiwa ituJika memang ada beberapa patok perbatasan yang rusak dan tergerus ombak, harus segera diperbaiki"Begitu pula jika ada patok yang dibengkokkan, harus diluruskan kembali sesuai dengan peta perbatasan yang ada sebelumnya," kata dia di Jakarta kemarin (10/10).
Hasanuddin menuturkan, batas perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Camar Wulan dan Tanjung Datu sejatinya sudah tidak ada masalahBahkan, sambungnya, Malaysia sudah tidak mempermasalahkan kawasan ini jika mengacu pada garis batas peta yang sudah ada sebelumnyaYaitu, peta Belanda Van Doorn yang dirilis pada 1906, peta Sambas Borneo (Bernomor : N 120 E 10908/40 Greenwind), dan peta Federated Malay State Survey yang dikeluarkan tahun 1935.
Sayangnya, kata Hasanuddin, dalam perkembangan selanjutnya pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat perjanjian atau MoU antar tim Border Comeete kedua negaraNah, dalam MoU inilah adanya perubahan garis batas dengan menempatkan patok-patok baru"Dimana patok-patok ini ternyata tidak sesuai dengan garis perbatasan di tiga peta tadi," ujarnya
Dia menganggap, kejadian ini adalah kelalaian pemerintah IndonesiaAkibatnya, Indonesia disebut kehilangan sekitar 1.490 hektar wilayah daratan di Camar WulanSelain itu perairan di Tanjung Datu menyusut sekitar 80 ribu meter persegi.
Di bagian lain, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopulhukam) kemarin langsung menggelar rapat lintas kementerian untuk membahas perkembangan pencaplokan wilayah oleh MalaysiaDiantara yang hadir dalam pertemuan itu adalah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, serta Menkopolhukam Djoko Suyanto sekaligus memimpin rapatPertemuan ini sekaligus mempersiapkan materi pertemuan dengan Komisi I DPR yang rencananya digelar hari ini (11/10).
Usai rapat, Djoko menegaskan tidak ada wilayah Indonesia di wilayah Kalimantan Barat yang dicaplok MalaysiaPernyataan serupa juga dituturkan oleh Gamawan Fauzi dan Marty Natalegawa.
Djoko memastikan tidak ada upaya serobot menyerobot oleh Malaysia karena merujuk perjanjian perbatasan Indonesia dengan Malaysia pada 1978Sejak ada perjanjian inilah, sejumlah titik di Camar Wulan dan Tanjung Datu hingga saat ini masih dalam outstanding boundary problems (OBP) atau proses pembahasan diplomasi"Sudah ditetapkan koordinatnya, tidak ada yang berubahSaya tidak tahu pencaplokannya di mana," jelas Djoko.
Meskipun begitu, Djoko tidak memungkiri jika ada beberapa patok penanda perbatasan Indonesia-Malaysia di perairan Tanjung Datu yang hilang karena ditelan abrasi pantaiPatok-patok ini tidak terlihat oleh masyarakat setempat karena terndam permukaan air laut.
Tidak terlihatnya patok ini, kata Djoko, tidak menjadi persoalanSebab, kedua negara sudah memiliki patok koordinat yang lebih paten ketimbang batas patok.
Sanggahan lain dari Djoko adalah tentang temuan Hasanuddin jika telah terjadi pergeseran patok perbatasan bernomor 104Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, pihaknya sudah memerintahkan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) untuk melihat patok perbatasan yang disebut sudah digeser tadi.
Dari hasil tinjauan di lapangan oleh tim Bakosurtanal, ternyata tidak ada pergeseran titik perbatasanTermasuk di patok bernomor 104Dengan tegas, Djoko mengatakan jika pemerintah tidak merelakan teritorialnya dicaplok oleh negara tetanggaApalagi, adanya isu jika kawasan tersebut memang rela digadaikan karena banyak mengandung SDA"Pegangan kami adalah perjanjian 1978Tidak ada pegangan lainnya," tandas Djoko.
Di bagian lain, Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, sejak perjanjian 1978 itu titik perbatasan Indonesia-Malaysia di Camar Wulan masih belum patenUntuk memastikannya, masih ada agenda perundingan antara kedua negaraDiantaranya, perundingan yang bakal digelar di Malaysia 18-20 Oktober depan
"Saya menyarankan jangan buru-buru kita sebut itu mencaplokKarena kita kan tiap saat berunding dengan MalaysiaIni juga pernah kita bahas tahun 1978 di Semarang," kata GamawanDia menjelaskan, pembahasan perbatasan ini digelar secara rutin oleh Indonesia dan Malaysia
Gamawan yang juga menjadi kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan, persoalan tapal perbatasan ini tidak ada sangkut pautnya dengan BNPPPosisi BNPP selama ini adalah untuk mengelola kawasan perbatasanSedangkan untuk menjaga perbatasan adalah wewenang dari TNIUntuk penentu perbatasan, sebut Gamawan, Kemenlu menjadi leading sector melalui pembahasan diplomatik.
Sementara itu, berdasarkan pengakuan Pangdam XII Tanjungpura Mayjen Gerhan Lantara, titik rawan perbatasan hanya dijaga 32 posTNI melakukan tugas sesuai dengan angka-angka koordinat masing-masing di sepanjang Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Serawak dan Sabah Malaysia.
Dia menjelaskan, saat muncul persinggungan antara patrol TNI dengan tentara Malaysia, maka tentara dari kedua negara langsung membuka GPS masing-masingDengan cara ini, perbatasan kembali ke posisi semulaUntuk Dusun Camar Wulan, jelas Gerhan, titik koordinatnya tidak bergeser karena selalu diamankan TNI yang rajib berpatroli bersama dengan tentara diraja Malaysia"Tidak ada pencaplokanKami tidak akan mundur, nyawa kita pertaruhkan jika ada pencaplokan," pungkasnya(wan/rdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KNPI Garap Pemuda Indonesia di Luar Negeri
Redaktur : Tim Redaksi